TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertamina sebagai perusahaan energi memerlukan dirut yang handal dan sudah terbukti menguasai bisnis migas.

Saat harga minyak yang anjlok, Pertamina membutuhkan nakhoda yang mampu melakukan terobosan yang bisa membuat laba pertamina semakin membesar diatas laba tahun 2016.

"Dirut pertamina harus profesional yang menguasai penuh pengetahuan tentang bisnis pertamina, memiliki leadership yang handal yang mampu menjadi perekat antar sesama insan pertamina , berkemampuan manajerial yang handal," kata Sofyano Zakaria, pengamat kebijakan energi dalam keterangan pers, Kamis (14/3/2017).

Dikatakannya, menempatkan orang untuk dirut pertamina tidak boleh coba coba karena Pertamina adalah sebuah perusahaan berhubungan dengan hajat hidup rakyat secara langsung.

Artinya dirut dan atau direksi pertamina harus pula mendapat support penuh dari seluruh pekerja pertamina .

"Kuatnya leadership Dirut , akan mampu menjaga kesatuan dan kebersamaan di pertamina. Artinya dirut harus orang yang diyakini mampu mempersatukan direksi dan juga pekerja pertamina," katanya.

Dikatakannya mengambil dirut bumn lain sebagai Dirut Pertamina akan sangat mudah mendapat penilaian dari masyarakat atau dari pekerja pertamina.

Ini disebabkan keberhasilan seorang dirut bumn apapun akan dinilai masyarakat dari keberhasilan memperoleh laba bumn yang dipimpinnya.

"Pekerja BUMN apapun pasti akan memberi penilaian positif kepada dirut yang terbukti mampu memberi laba signifikan kepada bumn yang pernah dipimpinnya," katanya.

Ini harusnya menjadi pertimbangan utama bagi presiden dan menteri bumn serta menteri terkait lainnya sehingga masyarakat tidak akan menilai pengangkatan dirut pertamina terkait dengan kepentingan politik atau kepentingan tertentu saja.

Untuk itu, Dirut Pertamina jika diambil dari external pertamina maka harusnya diambil dari dirut bumn yang terbukti berhasil membukukan laba signifikan pada bumn yang pernah dipimpinnya.

Jika ternyata pada tahun 2017 ini pertamina menurun labanya dibanding tahun 2016 , maka yang akan jadi sorotan masyarakat adalah pemerintah dan presiden.

"Ini akan mencederai kepercayaan publik terhadap presiden disamping berpengaruh pula terhadap penerimaan negara dari dividen yg disumbang oleh pertamina," katanya.

Disisi lain , keberadaan dan suara pekerja pertamina harusnya didengar oleh pemerintah.