TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan mengeluarkan paket kebijakan dengan tujuan pemerataan ekonomi berkeadilan, yang diharapkan dapat mengatasi kesenjangan di Tanah Air.

Presiden Joko Widodo mengatakan, ‎kebijakan pemerataan ekonomi berkeadilan tersebut terutama berkaitan dengan redistribusi aset dan reformasi agraria, dimana pemerintah sudah memiliki 12,7 hektar lahan di berbagai daerah.

 "Lahan ini kita berikan kepada rakyat, koperasi, pondok pesantren dan masyarakat adat yang arahnya sebuah pemerataan," tutur Jokowi di Jakarta, Senin (27/3/2017).

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, ‎paket kebijakan ekonomi terkait pemerataan merupakan pasangan dari paket-paket yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

"Jadi harus ada pasangannya untuk pemerataan yang kemudian intinya memberikan dukungan, memberikan modal kepada rakyat, memberikan kesempatan dan sebagainya," ujar Darmin di tempat yang sama. 

Darmin menjelaskan, lahan seluas 12,7 juta hektar bukan begitu saja diberikan kepada masyarakat, namun hanya diberikan izin untuk mengolahnya dengan jangka waktu yang ditentukan nantinya.

"‎Kita belum putuskan benar, mungkin 10 tahun, paling tidak lima tahun kalau nanti untuk hortikultura, semuanya nanti dikelola secara kluster, tidak masing-masing," papar Darmin Nasution.