TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah berusaha menciptakan kedaulatan pangan bagi Indonesia. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan barang dari luar negeri.

Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin, itu sudah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Namun, masih ada banyak hambatan untuk menerapkan hal tersebut.

"Berbagai faktor Indonesia belum mencapai kedaulatan pangan, salah satunya adalah produktifitas pangan rendah. Total factor productivity (TFP) pertanian Indonesia adalah 1 persen sedangkan rata-rata produktifitas di negara ASEAN adalah 1,4 persen," ujar Iwan dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (23/5/2017).

Dia menuturkan, karenanya, program subsidi harus dirombak dengan cara pemberian subsidi langsung kepada para petani.

Namun tantangannya adalah bagaimana petani tetap mendapatkan benih yang berkualitas dalam koridor subsidi.

"Mekanisme subsidi bisa dilakukan dengan memberikan dana ditransfer langsung kepada petani, agar petani bisa memilih benih yang berkualitas," tegas Iwan.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin, menuturkan, tantangan yang dihadapi saat ini adalah ketersediaan benih.

Sementara, penyediaan benih di Indonesia tidak mudah dilakukan. Saat ini, lebih dari separuh kebutuhan benih Indonesia harus dipasok dari impor

"Benih yang dipakai petani menjadi faktor rendahnya produktifitas pertanian di Indonesia. Petani kita masih mengunakan bibit dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, sedangkan bibit yang baik diadopsi oleh petani masih sangat kecil," tandas Arifin.