TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Manajemen BPJS Ketenagakerjaan jangan melaksanakan penyelenggaraan jaminan sosial secara Business As Usual (BAU).

Artinya jangan terjebak pada zona nyaman.

Sehingga, tidak ada pergeseran paradigma penyelenggaraan menjadi lebih baik dan progresif.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Poempida Hidayatulloh, mengatakan kreatifitas dalam melakukan gebrakan yang strategis harus terus dipacu.

"Benchmark yang lebih bonafide harus diterapkan karena kompetensi dan potensi yang ada belum secara optimal digerakkan," kata Poempida dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Rabu (24/5/2017).

Ia mengingatkan kreatifitas harus menyentuh segala aspek.

Sehingga, bisa mendorong percepatan dalam tercapainya amanat UU SJSN dan UU BPJS.

"Jika BAU, ya tidak perlu manajemen BPJS Ketenagakerjaan diisi orang-orang yang pintar dan terpilih," kata dia.

Ia pun mengingatkan agar rekomendasi Dewan Pengawas harus menjadi panduan dalam mengelola BPJS ketenagakerjaan .

Jika, tidak terjadi sinkronisasi dan harmoni, Dewan Pengawas dapat merekomendasikan diberhentikannya direksi baik secara kolektif atau pun individu kepada Presiden dan diumumkan kepada Publik.

 "Terlebih lagi jika tercium adanya perilaku korup dan pelanggaran UU maka basis penegakan hukum akan dijalankan," katanya.

Dewan Pengawas dikatakannya akan melaporkan setiap perilaku korup kepada lembaga penegak hukum.

"Saya sangat berharap kinerja BPJS Ketenagakerjaan ke depan semakin berintegritas, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang besar bagi ekonomi Indonesia dan dunia ketenagakerjaan," ujarnya.