Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelangkaan Garam di beberapa wilayah di Indonesia telah terjadi. Imbasnya, kenaikan harga garam beragam di beberapa daerah.

Hal itu diakui oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla yang meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti untuk mencari solusi terkait kelangkaan tersebut.

"Kementerian Kelautan lah yang harus memberikan cara-cari untuk meningkatkan produksi garam itu," jelas JK di Kantornya, Jakarta, Selasa (25/7/2017)

JK menegaskan, kebutuhan Garam untuk konsumsi, sudah seharusnya dapat dipenuhi dengan produksi dalam negeri. Mengingat, Indonesia memiliki garis pantai yang luas, sehingga tidak perlu membuka keran impor untuk memenuhi stok garam.

"Kalau Garam industri ya kita impor. Minggu lalu kita rapat di sini kan untuk menyepakati impor," kata dia.

Sebelumnya, Susi memastikan kembali memberi rekomendasi impor garam kepada PT Garam (Persero). Rekomendasi diberikan jika Kementerian Perdagangan telah mengubah kode Harmonized System (HS) antara garam konsumsi dan garamindustri.

PT Garam merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pelaku industri garam yang diberikan penugasan dari pemerintah untuk mengimpor garam konsumsi.

Susi menyebut KKP hanya memberikan rekomendasi untuk impor garam konsumsi. Rekomendasi tersebut berdasar pada Permendag Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Namun, Susi menyebut dalam prakteknya, banyak oknum yang menyalahgunakan izin importasi yang diberikan kementeriannya itu.