TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah sepakat untuk mengajak swasta dalam pembangunan proyek Light Rapid Transit (LRT). Rencananya pengembang properti akan melakukan tender untuk bangun hunian dekat stasiun LRT sampai Bogor.

"Diusulkan oleh KAI, tidak sampai Cibubur saja, tapi sampai Bogor," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di kantor Kementerian koordinator Kemaritiman, Jakarta, Senin (31/7/2017).

Budi berharap selain membangun properti, swasta juga ikut membantu pendanaan dan pembangunan infrastruktur penunjang LRT lainnya. Karena pemerintah kata Budi sudah memberikan banyak keuntungan dari pembangunan hunian tersebut.

"Kita ingin swasta itu juga sharing karena mereka akan mendapat manfaat suatu aksesabilitas yang bagus, tapi mereka juga sharing lah disitu," ungkap Budi.

Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu menjelaskan semua Transit Oriented Development (TOD) akan dilelangkan kepada beberapa pihak swasta. Sehingga hanya perusahaan-perusahaan properti yang memumpuni bisa membangun hunian dekat stasiun LRT.

"Sehingga TOD-TOD itu akan dibuat semacam TOD lelang kepada swasta. Tidak dikerjakan oleh KAI," kata Budi.

Untuk diketahui biaya tambahan perubahan sistem persinyalan kereta LRT dari fix block ke moving block mencapai Rp 300 miliar. Adanya hunian di sepanjang stasiun LRT tak mengubah skema pembiayaan tersebut.

"Investasi tetap, tapi kemarin saja karena moving blok Rp300 miliar. Yang lain tetap. Totalnya sama seperti kemarin," kata Budi.