TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap fokus menyelesaikan berbagai target pembangunan infrastruktur di 2018.

Hal ini untuk mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan meski tahun politik, pihaknya punya peran penting.

Dalam hal ini mendorong investasi, pemerataan dan keadilan pembangunan melalui infrastruktur di berbagai wilayah.

"Meski tahun depan adalah tahun politik, kerja Kementerian PUPR tetap fokus untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur," ujar Basuki di gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Baca: Berikut Ini 7 Ciri-ciri Anda Susah Jadi Orang Kaya!

Basuki memaparkan infrastruktur saat ini masih sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia.

Karena infrastruktur menurut Basuki efeknya terhadap kesejahteraan sangat berdekatan dengan masyarakat.

"Menjadi kebutuhan masyarakat sehingga dampak dan manfaatnya dapat dirasakan langsung," ungkap Basuki.

Pada tahun 2018, Kementerian PUPR merupakan kementerian dengan alokasi anggaran terbesar yakni sebesar Rp 106,91 triliun.

Anggaran terbesar dialokasikan pada program peningkatan konektivitas sebesar Rp 41,3 triliun, ketahanan pangan dan air Rp 37,3 triliun, permukiman Rp 15,9 triliun, perumahan Rp 9,6 triliun.

Dari segi postur anggaran, anggaran Kementerian PUPR menitikberatkan pada belanja modal sebesar 70 persen untuk konstruksi, peralatan, mesin. Sedangkan pengadaan tanah diluar proyek strategis nasional sudah dibiayai oleh LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara).

Mengenai konektivitas di 2018 dilakukan melalui pembangunan jalan baru sepanjang 864 km dan preservasi jalan nasional 46.000 km.

Sementara target pembangunan jalan tol adalah 615 km dimana 25 km diantaranya merupakan porsi pemerintah.

Untuk mencapai ketahanan pangan dan air, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran bagi pembangunan 47 bendungan, dengan komposisi 11 bendungan baru dan 36 bendungan yang merupakan lanjutan pekerjaan tahun sebelumnya (on-going).

Selain itu akan dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 54.000 hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak seluas 160.000 hektar.

Mengenai permukiman, cakupan layanan air minum nasional juga ditingkatkan dengan membangun sistem penyediaan air minum dengan target produksi 9.372 liter per detik. Pengolahan air limbah diberbagai daerah juga diprioritaskan dibangun untuk 860.836 kepala keluarga.

Penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga menjadi prioritas Kementerian PUPR dengan target 13.405 unit melalui pembangunan Rusun.

Sedangkan 180.000 unit dibangun untuk rumah swadaya, 3.800 unit rumah khusus dan bantuan pembangunan prasarana dan utilitas bagi 15.400 unit rumah.