Komisi XI: Biaya Isi Ulang E-Money Hambat Gerakan Non Tunai
rencana dikenakannya biaya isi ulang uang elektronik atau e-money oleh bank, dapat menghambat Gerakan Nasional Non Tunai
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo melihat rencana dikenakannya biaya isi ulang uang elektronik atau e-money oleh bank, dapat menghambat Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang sedang dijalankan pemerintah.
"Kalau dilaksanakan (dikenakan biaya) akan mengganggu gerakan non tunai, kartunya disuruh beli, isi saldonya bayar juga, coba pikir," ujar Donny saat dihubungi, Jakarta, Jumat (15/9/2017).
Donny yang merupakan polisi Partai Nasdem pun, menolak rencana pengenaan biaya isi ulang e-money oleh bank karena memberatkan masyarakat yang sudah terbebani dalam pembelian kartu tersebut.
"Ini tidak fair, meskipun alasannya (bank) mungkin karena biaya investasi dan operasional, harusnya komponen biaya ini dibebankan saat ada transaksi dengan merchant, dan beban itu dibebankan kepada merchant, bukan pengguna jasa e-money," ujar Donny.
Diketahui Bank Indonesia saat ini sedang melakukan finalisasi peraturan yang mengizinkan bank penerbit uang elektonik atau e-money memungut biaya setiap pengisian ulang kartu tersebut.
