TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian terus mewujudkan ketahanan pangan berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Kepala BKP, Agung Hendriadi mengatakan, peningkatan kedaulatan pangan merupakan salah satu point dari agenda ke-7 Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK, sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, selain untuk menyejahterakan petani, juga untuk mewujudkan kedaulatanan pangan.

Oleh karena itu, BKP Kementerian Pertanian menggenjot peningkatan ketersediaan dan diversifikasi pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi serta meningkatkan pendapatan dan kesehteraan petani.

"Semua pembangunan pertanian yang dilakukan tidak hanya untuk mencukupi ketersediaan pangan di dalam negeri, tetapi juga bagaimana kita tingkatkan kesejahteraan petani," ujar Agung, Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Menurut Agung, strategi Kementerian Pertanian untuk mencapai pembangunan pertanian dan ketahanan pangan nasional yaitu melalui berbagai terobosan, diantaranya pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) 180 ribu unit, rehabilitasi jaringan irigasi sluas 3,05 juta ha, peningkatan indeks pertanaman, asuransi pertanian (675 ribu ha).

"Terobosan lainnya adalah pembangunan lumbung pangan perbatasan, integrasi jagung dan sawit, peningkatan produksi daging melalui SIWAB (semua betina wajib bunting), pengadaan benih ungul untuk padi, jagung, kedelai, cabai, bawang dan lainnya-lainnya," tuturnya.

Melalui berbagai terobosan tersebut, kata Agung, pembanguan pertanian dan ketahanan pangan sudah memberikan hasil positif, dimana hal ini dapat menjadi modal dasar untuk mencapai Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia tahun 2045.

"Untuk itu, saya mengajak para mahasiswa dan generasi muda untuk mau menekuni dan terjun di bidang pertanian, jadilah petani yang keren dan kaya melalui pertanian modern," kata Agung.