Pemerintah RI dan Freeport Masih Berselisih Angka Soal Valuasi Saham yang Didivestasi
"Kami berbicara tidak hanya valuasi, tapi juga proses menjual saham, termasuk alternatif Pemerintah Indonesia melalui BUMN," tulis Adkerson
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Freeport McMoran Inc menyatakan masih membahas secara serius penentuan harga jual (valuasi) 51% saham divestasi PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia. Perusahaan ini menargetkan proses negosiasi harga saham divestasi bisa tuntas akhir tahun ini.
Pernyataan tersebut tertuang dalam pemaparan kinerja kuartal III-2017 Freeport McMoran yang diterima KONTAN, kemarin. Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Richard C Adkerson, mengungkapkan, penentuan harga saham divestasi Freeport Indonesia hanya salah satu isu kompleks.
Selain valuasi saham, proses pelepasan saham juga belum ditentukan. "Kami berbicara tidak hanya valuasi, tapi juga proses menjual saham, termasuk alternatif Pemerintah Indonesia melalui BUMN," tulis Adkerson, Rabu (25/10/2017).
Pernyataan ini seolah menepis sinyal kesepakatan harga jual saham divestasi Freeport Indonesia seperti yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Awal Oktober 2017, Jonan mengungkapkan bahwa valuasi 100% PT Freeport Indonesia sebesar US$ 8 miliar.
Adkerson menandaskan, penentuan harga jual saham divestasi Freeport Indonesia harus melihat komponen secara menyeluruh, termasuk ekuitas dan utang. "Dengan demikian, valuasi Freeport Indonesia mendekati US$ 13 miliar," klaim dia.
Baca: 2020, Legoland Siap Hadirkan Wahana Hiburan di Kota New York
Baca: Lalai Bayar Tunggakan Tagihan, Plaza Indonesia Gugat Cinemaxx
Valuasi yang diungkapkan Adkerson itu sesungguhnya di bawah pernyataan sebelumnya dari manajemen Freeport. Sebelumnya, Freeport meneyatakan bahwa valuasi saham divestasi Freeport Indonesia pada kuartal IV-2015 sebesar US$ 16 miliar. Ihwal turunnya nilai valuasi itu, Adkerson menyatakan bahwa penentuan valuasi Freeport Indonesia memang fluktuatif pasca kuartal IV-2015.
Adkerson juga mengungkapkan telah menyarankan Pemerintah Indonesia agar mempertimbangkan penawaran umum perdana alias initial pulbic offering (IPO) sebagai skema divestasi karena divestasi saham Freeport Indonesia melibatkan nilai uang yang sangat besar. Melalui IPO, besarnya dana transaksi bisa digotong rame-rame.
Namun dia pesimistis jalur IPO diterima Pemerintah Indonesia. "Ada ketidakmauan pemerintah menerima saran kami," tandasnya.
Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono enggan mengungkapkan hasil pertemuan terakhir dengan Freeport McMoran di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (24/10). "Kami berharap Desember selesai," tandas dia, Kamis (26/10/2017).
Reporter: Pratama Guitarra
