Laporan Wartawan Tribunnews.com, Syahrizal Sidik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Taiwan tertarik berinvestasi di proyek pembangkit listrik di Indonesia.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, hingga kuartal ketiga 2017 realisasi investasi Taiwan di Indonesia sebesar 41,3 juta dolar AS di 99 proyek. Sementara data year to date September 2017 mencatat sebesar 336 juta dolar AS.

Pemerintah Taiwan menyiapkan dana sebesar 3,3 miliar dolar AS untuk pengembangan sektor infrastruktur di Asia Tenggara selaras dengan kebijakan Pemerintah Taiwan mendorong investasi keluar dari Taiwan (outward investment) dan mengalihkan tujuan investasi yang selama ini sebagian besar ditujukan ke RRC. 

Kebijakan tersebut dinamai Southbound Policy yang diinisiasi sejak 5 September 2016.

"New Southbound Policy, tantangannya Indonesia besar dengan budaya dan aturan yang juga banyak. Ada Taiwan desk yang bertugas di BKPM khusus melayani perusahaan yang akan invest di Indonesia," ujar Direktur Divisi Ekonomi The Taipei and Trade Office (TETO) Jakarta Jack Chen-Huan, Rabu (8/11/2017) di Jakarta.

Kebijakan New Southbound Policy meliputi kerja sama ekonomi dan perdagangan, pertukaran bakat, berbagai sumber daya, dan konektivitas regional.

Baca: Spesifikasi Lengkap All New Honda CRF150L, Motor On-Off Anyar Seharga Rp 31 Jutaan

Kebijakan ini juga menawarkan sejumlah kerjasama di beberapa bidang, seperti teknologi, kesehatan, agrikultur, dan bidang lainnya, terutama untuk meningkatkan hubungan bilateral dan multilateral dengan ASEAN, yang menjadi pasar terbesar kedua Taiwan untuk pasar ekspor dan tujuan investasi.

Jack menambahkan, selain berinvestasi untuk pembangkit listrik di Indonesia, Taiwan juga berminat untuk mengembangkan sektir infrastruktur logistik. Sebab, Taiwan dianggap memiliki beberapa perusahaan yang mumpuni di bidang logistik.

"Perusahaan Taiwan memiliki sistem dan teknologi logistik yang bisa membuat pengiriman barang dilakukan dalam jangka waktu cukup satu hari," tambahnya.

Hal tersebut sejalan dengan fokus pengembangan ekonomi pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi 15, yang difokuskan pada pengembangan industri logistik nasional.