Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menilai iuran BPJS Kesehatan yang saat ini tidak sesuai dengan hitungan semestinya, sehingga menyebabkan anggaran perseroan menjadi defisit.

‎Fahmi menjelaskan, hingga semester I 2017 angka pemanfaatan BPJS Kesehatan sudah mencapai 106,1 juta orang, sehingga hingga akhir tahun diperkirakan mencapai 200 juta lebih pemanfaatan layanan kesehatan tersebut.

"Ini kita hitung, akan berdampak pada pengeluran dan satu sisi ‎iuran belum sesuai hitungan aktuaria," ujar Fachmi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

‎Menurut Fachmi, hitungan akademisi aktuari terkait iuran BPJS yang tepat hanya untuk kelas I yaitu Rp 80 ribu per orang, namun untuk kelas 2 dan kelas 3 terjadi jarak nilai yang tetapkan dari hitungan aktuaria.

"‎Kelas 2, masih ada jarak Rp 12 ribu per peserta, harusnya Rp 63 ribu tetapi ditetapkan Rp 51 ribu, apalagi kelas tiga jaraknya Rp 27.500 per kepala, harusnya Rp 53 ribu tetapi ditetapkan Rp 25.500 per peserta, inilah akar masalahnya," paparnya.

‎Lebih lanjut Fachmi mengatakan, jika hal tersebut tidak disesuaikan meskipun seluruh masyarakat Indonesia bergabung dan membayar iuran secara lancar, tetapi tetap saja hal fundamental tidak dapat teratasi hingga akhirnya BPJS tetap defisit.

Baca: Apple Digosipkan Akan Luncurkan iPhone Anyar dengan Harga Lebih Miring

Baca: Masih Banyak Harta Tersembunyi Milik 777.000 Wajib Pajak, Pemerintah Pun Menyisir

"Hitungan tadi itu dari akademisi aktuaria, dan kami percaya penuh kepada teman-teman akademisi aktuaria," ucapnya.

Diketahui, BPJS Kesehatan setiap tahun mengalami defisit anggaran, dimana pada 2014 mencapai Rp 3,3 triliun. Pada 2015, defisit sebesar Rp 6 triliun, lalu pada 2016 senilai Rp 9,7 triliun, dan hingga akhir 2017 diperkirakan defisit sebesar Rp 9 triliun.