TRIBUNNEWS.COM, GORONTALO – Pada tahun 2018 nanti, Pemerintah Indonesia berencana membangun kembali industri kelapa dengan mengucurkan dana sebesar Rp 1 triliun untuk 3.000 hektar lahan kelapa.

Naiknya anggaran untuk membangun kembali industri kelapa tak lepas dari usaha dan kerja keras dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Koalisi Kabupaten Pemerhati Kelapa (KKPK) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Ketua Umum HKTI Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan naiknya anggaran untuk membangun kembali industri kelapa dengan tujuan menggeser posisi India dari penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Mulai sekarang, para petani kelapa di Indonesia harus optimis untuk membangun kembali industri kelapa ini.

“Kita mempuntai potensi alam luar biasa untuk bisa kembali sebagai penghasil kelapa terbesar. Garis Khatulistiwa yang mempunyai banyak sinar matahari, panjang pantai mencapai 82 ribu kilometer dan lainnya. Tidak ada yang tidak bisa,” kata Moeldoko saat memberikan sambutan pada Temu Nasional Pemerhati Kelapa di Gorontalo, Senin (27/11/2017).

Menurut dia, ada dua cara untuk memperbaiki industri kelapa di Indonesia dengan on farm dan off farm. Dalam konteks on farm sudah ada upaya antara pemerintah daerah, masyarakat perkelapaan, pemerhati dan pengusaha dalam meningkatkan pertumbuhan kelapa.

“Forum ini sangat strategis untuk memperbaiki perkelapaan di Indonesia. Dalam konteks on farm ini kita harus membangun secara global industri kelapa dari hulu hingga hilir,” ujarnya.

Baca: Mentan: Seandainya Ada 100 Jenderal Seperti Moeldoko

Selanjutnya, kata dia, dalam konteks off farm masih ada permasalah dimana industri kelapa di Indonesia hanya menjual kelapa kopra dan minyaknya saja. Padahal banyak produk-produk yang bisa dihasilkan dari kelapa yang belum dikelola secara maksimal.

“Kelapa bisa diperbaiki produksi dan produknya, kita bisa bicara arang kelapa Indonesia, sabut kelapa Indonesia, kita berbicara mengenai produk kelapa Indonesia yang belum digarap maksimal,” jelasnya.

Mantan Panglima TNI ini juga mengungkapkan HKTI mempunyai peran dalam membangun kembali industri kelapa di Indonesia melalui beberapa langkah yakni melakukan maping industri kelapa, menjembatani pemerintah dengan para petani kelapa dan melakukan partnership dengan para peneliti serta petani dalam mengembangkan teknologi kelapa.

“Saya pernah diskusi dengan profesor kelapa selama 8 jam hanya membicarakan kelapa. Saat ini tidak mau anak muda manjat kelapa jadi dipikirkan kelapa yang rendah dan cepat panen yakni kelapa genjah. Waktu panennya tidak perlu delapan tahun, sekarang tiga tahun sudah panen,” ungkapnya.

Sementara Ketua KKPK yang juga Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo mengatakan Temu Nasional Pemerhati Kelapa ini dihadiri sekitar 95 bupati seluruh Indonesia yang wilayahnya menghasilkan kelapa. Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, petani dan pengusaha untuk mncari solusi dalam meningkatkan kembali industri kelapa.

“Saya yakin melalui forum ini kita bisa kembali jaya (penghasil kelapa) dan hanya perlu dikembalikan saja. Bukan merintis baru, karens sudah ada sejak zaman Belanda,” jelasnya.

Lebih jauh, dia menyampaikan anggaran pemerintah sebesar Rp 1 Triliun untuk 30 ribu hektar harus didukung dengan peran pengusaha untuk mengalihkan bisnisnya ke kelapa karena memiliki harga dan manfaat yang sangat tinggi.

“Saat ini sudah ada kelapa genjah dari Kebumen yang tiga atau empat tahun tanam sudah panen. Sudah sama dengan kelapa sawit jadi bisa untung,” tegasnya.