TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR akan memanggil manajemen PT Pertamina (Persero) terkait persoalan dugaan kehilangan pendapatan yang diderita BUMN energi itu sebesar Rp 19 triliun dari periode Januari-September 2017.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan dalam pemanggilan tersebut, pihaknya akan meminta Pertamina melakukan efisiensi sekaligus audit investigasi terkait kerugian yang dialami oleh perusahaan kelas dunia itu yang saat ini dipimpin oleh Elia Massa Manik.

"Itu pasti(panggil Pertamina)dari situ kita bisa meminta Pertamina untuk melakukan efisiensi, misalnya seperti biaya distribusi dan transportasi BBM, biaya storage dan juga biaya refinery," ujar Satya, Selasa(28/11/2017).

Menurut Satya, bagian yang perlu dilakukan audit investigasi adalah seperti distribusi dan transportasi BBM, dan sebagainya.

Selain itu, Satya juga menyarankan agar Pertamina melakukan keterbukaan dalam penghitungan struktur harga BBM dan elpiji 3 kilogram.

Hal itu, lanjut dia, diperlukan untuk mengetahui dengan pasti komponen mana yang membuat harga BBM dan elpiji 3 kg tidak menjadi kompetitif.

"Maka tugas direksi untuk segera menggenjot efisensi dalam pengadaan BBM dan epiji 3 kg," pungkas Politisi Golkar, ini.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno didesak untuk segera mencopot Elia Massa Manik sebagai langkah menyelamatkan Pertamina.

Desakan agar segera dicopotnya Massa Manik juga datang dari parlemen. Anggota Komisi VI DPR Bambang H Soekartono mengatakan, Massa Manik dinilai tidak punya kemampuan di bidang energi.

"Massa Manik jelas sangat tidak punya kemampuan di bidang energi. Menteri Rini mesti segera mengganti dia (Massa Manik) dengan orang yang lebih profesional dan paham soal entitas bisnis Pertamina," kata dia.