TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berharap proses divestasi 51 persen  saham PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak memakan waktu yang terlalu lama dan bisa segera direalisasikan.

Proses akuisisi sejauh ini sudah berjalan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan PTFI.

Pengamat Energi dan Migas UGM, Fahmy Radhi, tahapan divestasi saham PTFI oleh holding BUMN Industri Pertambangan tersebut seharusnya bisa dirampungkan paling lambat akhir 2017.

Dengan begitu, awal 2018 proses divestasi 51 persen saham tersebut sudah selesai.

“Kalau Freeport belum juga menyetujuinya, sebaiknya pemerintah jangan memperpanjang izin ekspor konsentrat,” tegas Fahmy dalam keterangannya, Jumat (8/12/2017).

Baca: Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua Kembali Menembaki Mobil PT Freeport

Sejauh ini menurut Fahmy, PTFI sudah menyetujui kesepatan dasar untuk mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan tiga persyaratan, yakni smelterisasi, divestasi 51% saham, dan tax rezim.

Akan tetapi, PTFI belum menyetujui mekanisme dan perhitungan harga sahamnya.

“Ini yang harus segera diselesaikan pemerintah agar semuanya berjalan cepat sesuai rencana,” kata Fahmy.

Sementara itu, berapa banyak dana yang dibutuhkan holding BUMN Industri Pertambangan untuk mengambil alih saham PTFI, hal itu tergantung dari harga saham yang ditetapkan.

“Kalau penetapan saham dengan memasukkan aset dan cadangan hingga 2021, diperkirakan dibutuhkan investasi sekitar Rp70 triliun. Tapi jika memasukkan aset dan cadangan hingga 2041, investasi yang dibutuhkan sekitar Rp138 triliun,” kata Fahmy.

Direktur Utama PT Antam Tbk Arie Prabowo Ariotedjo mengatakan, akuisisi 51 persen saham Freeport adalah PR besar bagi holding BUMN Industri Pertambangan.

“Dengan mengakuisisi Freeport, kita (negara) bisa menguasai coper dan emas. Melalui holdingisasi, kami akan semakin kuat dan bisa melakukan akuisisi untuk proyek-proyek skala besar karena skala bisnis bisa dileverage, dimultiply,” kata Arie.