Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Saran Pengamat soal RPM Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

cara-cara inovasi regulasi yang terkesan memangkas birokrasi tetapi menyimpan potensi konflik sangat berbahaya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan penyederhanaan lisensi bagi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (Jastel), dengan merevisi Keputusan Menteri (KM) 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dianggap melanggar Undang-undang Telekomunikasi No 36 Tahun 99.

Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) Kamilov Sagala, mengatakan kalau dibaca Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Jastel itu melabrak UU Telekomunikasi, PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

"Saran saya, lakukan administrasi negara dengan benar. Usulkan perubahan UU Telekomunikasi ke parlemen, jangan melakukan inovasi regulasi yang bikin gaduh, kasihan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) jika menterinya tak sesuai nawacita,” ungkap Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) Kamilov Sagala di Jakarta, Senin (18/12/2017).

Diingatkannya, dalam UU Telekomunikasi jelas disebut tentang Perizinan dalam Pasal 11 dimana dinyatakan izin diberikan dengan memperhatikan tata cara yang sederhana; proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta penyelesaian dalam waktu yang singkat.

“Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dengan Peraturan Pemerintah. Nah, isi PP No 52 kan jelas belum mengakomodasi “inovasi” ala di RPM Jastel itu. Nanti ini bisa menjadi debat kusir di industri,” katanya.

Diingatkannya, cara-cara inovasi regulasi yang terkesan memangkas birokrasi tetapi menyimpan potensi konflik sangat berbahaya dilakukan mengingat sektor telekomunikasi selama ini berkontribusi besar bagi pendapatan negara.

“Idealnya ada pegangan hukum yang jelas dan kuat secara hukum. Kalau hanya bentuk Peraturan Menteri, rawan sekali menjadi perdebatan yang tak berujung,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan tetap akan mendorong menyederhanakan lisensi bagi pemain Jasa Telekomunikasi (Jastel) melalui revisi Keputusan Menteri (KM) 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

RPM ini sangat progresif karena berhasil menyederhanakan 16 Peraturan Menteri (PM) menjadi 1 RPM terkait Jasa Telekomunikasi. Selain itu juga menyederhanakan 12 jenis izin menjadi hanya satu izin.

"PM tersebut justru dibuat untuk mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi nasional dan tidak bertendensi adanya keberpihakan apalagi memberi karpet merah kepada industri telekomunikasi asing sebagaimana diisukan sebelumnya," kata Dirjen Penyelanggara Pos dan Informatika Kominfo Ahmad M Ramli.

Namun, langkah Kominfo yang terus melaju sepertinya akan diadang Serikat Karyawan (Sekar) Telkom dan Federasi Serikat Pekerja (FSP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Strategis.

"Kami sebagai pekerja di BUMN sangat menentang Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tersebut karena akan merugikan bangsa. Kami akan lakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung (MA) dan turun ke jalan mengerahkan ribuan anggota Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis menyuarakan aspirasi ini, jika Menkominfo tetap nekad menyetujui RPM tentang Jastel tersebut," tegas Ketua Umum FSP BUMN Strategis Wisnu Adhi Wuryanto.

Ketua Umum Sekar Telkom, Asep Mulyana mengingatkan PP 52/2000 mengamanatkan jasa teleponi dasar diselenggarakan penyelenggara jaringan.

"Ibaratnya pabrik mobil juga harus bikin jalan, amanat ini dihilangkan dalam RPM ini dimana pabrik mobil gak usah bikin jalan, bisa pakai jalan pabrik yang lain, sementara pabrik yang sudah bangun jalan harus melaporkan tarif dan kapasitas jalan yang masih kosong untuk dipakai mobil dari pabrik lain, dan ini mengarah ke wajib sesuai draft Revisi PP 52/2000 yang sampai saat ini belum di tanda tangan Presiden," ungkapnya.

Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas