TRIBUNNEWS.COM, PAPUA - Presiden Joko Widodo mengaku tidak mendapatkan laporan dari Pertamina jika pelaksanaan program " BBM satu harga" di Provinsi Papua tidak berjalan dengan baik.

"Pertamina sudah saya perintahkan (mengawasi program BBM satu harga). Tapi dari Pertamina sendiri enggak ada informasi mengenai itu (ketidakstabilan harga BBM)," ujar Presiden Jokowi di sela blusukan di proyek Bandara Nabire, Papua, Rabu (20/12/2017).

Oleh sebab itu, Jokowi pun meminta siapa saja yang mengetahui bahwa program BBM satu harga di Papua tidak berjalan baik, untuk melapor kepadanya.

"Kalau ada, tolong (dilaporkan) atau dicek di lapangan sajalah di mana. Akan kami perbaiki. Kalau dapat, laporkan di mana, itu yang saya kejar," ucap Jokowi.

Baca: Kata Tokoh Papua, Harga BBM Hanya Turun Saat Jokowi Blusukan ke Papua

Presiden Jokowi melanjutkan, program BBM satu harga sebenarnya tidak hanya diberlakukan di Papua saja.

Namun, program itu juga di berjalan di sejumlah provinsi lain yang akseptabilitasnya sulit, misalnya di Kalimantan Utara dan Maluku Utara.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta publik harap maklum jika dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal.

"Biasalah dalam awal-awal sebuah program. Karena ini ada di banyak tempat, tidak hanya di Papua saja. Memang perlu monitoring, kontrol yang kuat sehingga kalau dapat laporan di mana ya itu yang saya kejar," ujar Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, tokoh agama asal Papua, Pastor John Djonga menyebutkan, kebijakan bahan bakar minyak satu harga di Papua belum berjalan dengan baik.

Harga BBM sama seperti di Pulau Jawa saat Presiden Jokowi blusukan di Papua saja. Akan tetapi, tak lama setelah Jokowi meninggalkan Papua, harga BBM kembali melonjak.

"Beliau pulang, satu-dua minggu, harga kembali 'normal'," kata John saat berbicara dalam Seminar Nasional "Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Papua" di Auditorium LIPI, Jakarta, Senin (18/12/2017).

John mengatakan, ia memantau langsung kondisi ini di Yahukimo, Papua. Saat Jokowi baru mencanangkan program BBM satu harga di kabupaten itu pada Oktober 2016, John mengakui bahwa harganya sama seperti di Jawa, yakni Rp 6.450 per liter untuk premium dan Rp 5.150 per liter untuk solar.

"Sekarang sudah Rp 30.000 lagi. Bahkan dalam rangka Tahun Baru dan Natal, tahun lalu kami sampai Rp 100.000," ucap John.

John mengatakan, program BBM satu harga ini sebenarnya sangat baik bagi masyarakat Papua. Sayangnya, program ini belum bisa berjalan jika tak ada pengawasan.

"Lalu siapa yang harus monitoring dan harus menangani? Sementara pejabat di Tanah itu, bupatinya banyak di Jayapura atau di Jakarta," kata dia.

Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul:  Jokowi Tanggapi Keluhan Harga BBM Papua, "Laporkan, Itu Saya Kejar"