John mengatakan, sampai saat ini ia tidak mengetahui darimana pengecer mendapatkan stok BBM untuk dijual, apakah dari agen resmi Pertamina atau ada jalur lain.

Harga di tingkat pengecer ini bisa naik hingga berkali-kali lipat. John menyayangkan kondisi ini di tengah langkah pemerintahan Jokowi yang menggembor-gemborkan BBM satu harga.

"Dulu kan Pak Jokowi bilang kalau naiknya masih Rp 10.000 kita toleransi, tapi lebih dari itu sudah tidak bisa. Itu sudah berlebihan. Sekarang kan Rp 25.000 keatas. Bahkan 3 bulan lalu kami beli Rp 75.000 di Wamena, pegunungan tengah," ujarnya.

John menegaskan bahwa ia bicara soal kondisi harga BBM di Papua ini bertujuan baik. Dengan informasi ini, diharapkan pemerintah pusat dan daerah bisa mencari solusi dan memperketat pengawasan terhadap penyaluran BBM di Papua.

John menyesalkan ada pihak-pihak yang tidak mempercayainya di media sosial.

"Kita beri informasi malah ada teman yang bilang ini hoax tipu tipu. Ini sungguh-sungguh terjadi. Bukan hoax sepeti yang mereka bilang. Ini kita mau berjalan baik" kata dia.

Jawaban Pertamina

Unit Manager Communication & CSR PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII, Eko Kristiawan mengatakan, harga BBM di lembaga penyalur resmi Pertamina sudah sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai BBM satu harga.

Namun dia juga mengakui saat ini masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan; yakni solusi untuk keberadaan pengecer atau pihak penjual di luar lembaga penyalur resmi Pertamina.

Masalahnya adalah adanya pengecer atau penjual non-resmi dengan harga jual yang tidak bisa dikontrol dan cenderung mencari keuntungan berkali lipat.

Eko menambahkan salah satu solusi yang telah ditempuh Pertamina adalah dengan terus menyediakan stok sesuai kebutuhan di daerah yang masuk dalam program BBM Satu Harga.

“Seperti di Yahukimo, pengiriman menggunakan kapal dengan supply point dari jobber Timika, beberapa bulan terakhir SPBU kompak menambah sarana penyimpanan BBM sehingga bisa memuat lebih banyak BBM maka tidak pernah lagi terjadi kekosongan BBM di SPBU Kompak”, terang Eko.

Di sisi lain, perusahaan juga membutuhkan bantuan untuk mengawasi dan mencegah adanya orang yang memborong BBM dan menguras stok lembaga penyalur resmi Pertamina.

"Dalam hal ini peranan pemerintah daerah sangat vital dalam hal mengatur, mengawasi dan mencegah pengecer agar tidak melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak sehingga stok lembaga penyalur menjadi tipis sehingga membuka peluang para pengecer tersebut menjual BBM dengan harga tinggi," ujarnya.