TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Rencana pembelian pesawat N-219 produksi PT Dirgantara Indonesia (DI) tampaknya akan direalisasikan segera. Gubernur dan Wakil Gubernur Irianto Lambrie - Udin Hianggio akan bertandang ke markas PT DI di Bandung, Kamis (11/1/2018).

"Tanggal 11 Januari, kita merencakan membeli pesawat N-219. Kita provinsi pertama yang akan membelinya," kata Irianto, Minggu (7/1/2018).

Irianto mengatakan, pembelian N-219 merupakan salah satu belanja yang prioritas karena keperluannya untuk melancarkan urusan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pedalaman Kalimantan Utara.

Kalimantan Utara sudah menyematkan dana Rp 40 miliar di APBD tahun 2018 sebagai dana awal pembelian N-219. Pembelian rencananya diangsur selama dua tahun masing-masing Rp 40 miliar di 2018 dan Rp 40 miliar di tahun 2019.

“Apalagi penerbangan kita sekarang makin terbatas. Dan untuk jangka panjangnya bagus,” ujarnya.

Jika pemesanan pesawat jadi direalisasikan tahun ini, maka pesawat baru bisa selesai perakitan di akhir tahun 2019 nanti.

“Kita pesan 1 dulu. Kan bisa leasing (sewa) juga. Yang penting ada modal dan niat dulu,” sebutnya.

Yang perlu dibicarakan lebih dalam adalah profesionalisme pengelolannya nanti. Presiden Joko Widodo dan PT Dirgantara Indonesia sendiri sudah memberi solusinya kepada siapa saja pihak atau daerah yang akan membeli N219. Berhubung karena pesawat buatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka ada peluang mendaptkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan juga.

“Makanya waktu peresmian N-219 semua direksi bank diundang,” katanya.

Ada juga peluang kerjasama dengan maskapai yang memiliki izin dan atau yang berpengalaman mengelola bisnis penerbangan. Walau begitu, sepak terjang perusahaan penerbangan juga harus dikaji mendalam.

“Supaya di kemudian hari tidak ada yang dirugikan. Sebab bisnis penerbangan itu peka dengan keadaan. Jangan juga terpancing dengan promosi,” sebutnya.

Sebelumnya Irianto menegaskan pula, pembelian pesawat yang dilakukan ini tidak sampai membebani APBD cukup banyak baik dari sisi operasional, pemeliharaan, maupun gaji pilot. Pemprov juga mempertimbangkan secara matang apakah perlu bekerjasama dengan maskapai profesional atau dioperatori oleh Perusahaan Perseroan Daerah seperti BUMD dan Perusda.

"Kita lihat nanti. Apakah kita menggandeng MAF, kita lihat, mana yang paling memungkinkan. Atau kalau pesawatnya cukup 2 atau 3 unit dibeli secara leasing (sewa), bisa saja BUMD yang mengelola. Itu salah satu opsi," katanya.

Namun yang paling mungkin ditempuh, katanya, bekerjasama dengan maskapai komersil dan difasilitasi oleh PT Dirgantara Indonesia sendiri.