Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar baru datang dari perundingan divestasi saham PT Freeport Indonesia (PT FI) dan pemerintah Indonesia.

Pemerintah pada Jumat (12/1/2018) lalu, mengumumkan kalau divestasi 51 persen nanti terlaksana, 10 persennya akan menjadi hak pemerintah Papua.

Dari 10 persen tersebut akan dibagi 7 persen untuk Pemerintah Kabupaten Mimika dan 3 persen untuk Pemerintah Provinsi Papua.

Hal tersebut diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang juga ditandai dengan penandatanganan perjanjian bersama Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

Baca: Tiga Syarat Prabowo untuk Calon Kepala Daerah, Salah Satunya soal Dana

"Pemerintah Papua dan Mimika secara bersamaan memiliki saham atas PT Freeport Indonesia 10 persen sesudah divestasi. Porsi itu termasuk mengakomodir hak masyarakat ulayat dan masyarakat dampak permanen dari Freeport," ungkap Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Minggu (14/1/2018).

Nantinya proses pembagian akan dilakukan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) selaku operator divestasi saham Freeport dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Papua.

Sayangnya meskipun sudah adanya pembagian saham, perundingan yang dilakukan pemerintah dan PT FI itu belum selesai.

Pemerintah masih membahas beberapa poin terutama mengenai adanya partisipasi Rio Tinto pada PT FI.

Kedua perusahaan di sektor pertambangan itu memiliki perjanjian usaha patungan untuk mengerjakan proyek Grasberg dengan Freeport McMoran.

Baca: Sehari Sebelum Penangkapan Fredrich Waswas Banyak Mobil Datang ke Gang Rumahnya

Sehingga Rio Tinto memiliki berhak atas 40 persen hak partisipasi di aset tertentu dan 40 persen hak partisipasi untuk semua aset Grasberg hingga 2022 jika produksi emas, tembaga maupun perak mencapai level tertentu.

Setelah itu pada tahun 2022 biaya produksi, pendapatan dan produksi Grasberg akan dibagi dua yakni FI 60 persen dan Rio Tinto 40 persen.

Mengenai sejauh apa perkembangan negosiasi tersebut pemerintah nampak masih irit bicara dengan alasan menghormati privasi masing-masing perusahaan.

"Apakah akan Participating Interest (Hak Partisipasi) nanti dikonversi jadi saham. Ini yang lagi dinego dan didiskusikan. Ini gak bisa dijelaskan dulu karena perusahaan ini global open public. Kami menghormati tata kelola korporasi," ungkap Sri Mulyani.

Baca: Fredrich Yunadi Temani Mantan Kliennya Setya Novanto di Rutan KPK

Perundingan Freeport dan Pemerintah pun telah berjalan mulai Februari 2017 dan target terbaru dapat selesai pada Juni 2018.

Adapun hasil yang telah disepakati pemerintah dan PT FI dari hasil diskusi adalah pelepasan saham sebesar 51 persen PT FI ke pemerintah Indonesia, pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter, dan menjamin penerimaan negara akan lebih besar.

Kemudian poin keempat adalah perpanjangan masa operasi, perpanjangan akan diberikan 2x10 tahun sesuai dengan persetujuan Presiden sesuai dengan UU Nomor 4 tahun 2009.