TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak hanya data produksi beras nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) dan Kementerian Pertanian yang dinilai tidak akurat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dinilai tidak akurat dalam mempublikasikan data produksi rumput laut nasional. Dampaknya, data yang dihimpun salah, menyebabkan kesalahan kementerian ini dalam mengambil kebijakan dan strategi seputar industri rumput laut nasional.

Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (Astruli) Soerianto Kusnowirjono mengatakan, kekeliruan data soal produksi rumput laut nasional sudah menjadi masalah klasik yang terjadi sejak lama. Soerianto menyebutkan, data produksi rumput laut yang dirilis KKP sejak 2013 sebesar 913.000 ton.

Sementara, data yang dihimpun kalangan industri di lapangan, produksi rumput laut nasional hanya 261.000 ton. Rinciannya, sebanyak 176.000 ton merupakan produk ekspor dan 85.000 ton lainnya diolah untuk pasardomestik.

Ada selisih sekitar 670.000 ton dengan data yang dirilis KKP.

"Produksi sangat banyak dan harga naik. Kini disebutkan 3,4 juta ton kering sedangkan kami tak pernah menemukan barangnya. Data-data ini menjadi masalah karena akan membuat roadmap nasional industri rumput laut," kata Soerianto Kusnowirjono dalam keterangan persnya kepada Tribunnews, Minggu (21/1/2018).

Baca: Tarif kereta Bandara Soekarno-Hatta Fleksibel, Tergantung Stasiun Tujuan

Baca: Nokia Sepakati Aliansi dengan DoCoMo untuk Jaringan 5G

Wakil Ketua Umum Astruli, Sasmoyo Boesari mengatakan, problem data produksi rumput laut nasional yang simpang siur menjadi masalah sejak 2012 karena terdapat perbedaan data yang signifikan antara yang dimiliki KKP dan Astruli.

"Ketidaksamaan data ini menimbulkan dampak. Data KKP 12 juta ton (produksi) rumput laut basah atau 1,2 juta ton. Sedangkan data industri hanya 400.000 ton. "Jadi ada jarak 800.000 ton. Padahak kebutuhan seluruh dunia hanya 800 000 ton," ungkap Sasmoyo.

Sasmoyo menambahkan, pihaknya sudah membuat roadmap dan telah diserahkan ke Menko Kemaaritiman. Harga normal rumput laut Rp 12.000 per kg. Sekarang harganya mencapai 26 000 per kg.

"Industri pengolahan tak berani memproduksi karena bahan baku sudah mahal," kata Sasmoyo.

Perbedaan data produksi rumput laut nasional ini membuat Pemerintah salah mengambil kebijakan.

"Dengan produksi yang besar mereka (KKP) undang investor sehingga over investor asing. Contoh, pabrik PMA (penanaman modal asing) di Pinrang, Sulawesi Selatan, yang membuat industri lokal terhambat," dia mencontohkan.