Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Presiden Joko Widodo telah menetapkan target bahwa pada tahun 2025 mendatang, tugas besar pemerintah terkait dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah masyarakat harus dapat diselesaikan seluruhnya.

Saat ini, pemerintah berupaya mewujudkan hal tersebut dengan target tinggi penerbitan sertifikat di tiap tahunnya.

Berdasarkan data yang didapatkan , di Indonesia seharusnya sudah ada 126 juta sertifikat yang telah dipegang masyarakat. Namun, hingga tahun 2015 kemarin, baru 46 juta sertifikat yang dimiliki masyarakat.

"Artinya ada 80 juta sertifikat yang menjadi pekerjaan besar pemerintah untuk segera memberikan kepada masyarakat," kata Jokowi di Palembang, ‎seperti dikutip dalam keterangan ‎Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin‎, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Penerbitan sertifikat ini biasanya hanya dilakukan untuk 500 ribu sertifikat saja tiap tahunnya. Hal itu berarti untuk memenuhi penerbitan 80 juta sertifikat yang tersisa, diperlukan waktu selama 160 tahun bila tidak segera melakukan perubahan pola kerja.

"Saya tidak mau (selama itu). Tahun kemarin, saya sudah perintahkan kepada menteri, Pak Menteri BPN, saya beri target 5 juta. Saya tidak mau tahu yang penting 5 juta harus selesai, alhamdulillah selesai," tutur Jokowi.

Untuk tahun ini saja, Presiden telah menargetkan sebanyak 7 juta sertifikat harus diterbitkan dan diharapkan agar sisa 80 juta sertifikat yang belum diberikan dapat diselesaikan sepenuhnya pada tahun 2025 mendatang. 

Baca: Kepolisian Brunei Laporkan Akun Instagram Penghina Sultan Brunei ke Polda Metro Jaya

Baca: Impor Garam 3,7 Juta Ton Menekan Kehidupan Petani

"Target yang saya berikan kepada menteri nanti 2025 ini harus rampung semua. Ini urusannya menteri dan kantor BPN kita. Saya janjian sama Pak Menteri (Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil), kalau targetnya tidak ketemu, hati-hati, bisa tidak jadi menteri lagi," ujarnya.

Ia pun menyatakan bahwa kerja yang dilakukan oleh jajarannya harus disertai dengan target yang jelas dan terukur. Sebab, bila menterinya diberikan target, maka jajaran yang ada di bawahnya pun akan bekerja dengan berdasarkan target tersebut.

"Kalau Kantor BPN tidak memenuhi target, Kanwilnya juga ganti. Begitu saja. Setuju tidak? Rakyat pasti setuju kalau pakai cara-cara itu. Jadi PR kita ini masih besar sekali," katanya.