Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Pekerja Garuda Indonesia meminta Presiden Joko Widodo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno melakukan pembenahan besar-besaran jajaran direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, agar BUMN ini tidak makin terpuruk.

Serikat pekerja yang terdiri dari karyawan dan pilot ini menilai ada pemborosan biaya organisasi oleh direksi Garuda saat ini.

Ketua Umum SP Garuda (Segarda) Ahmad Irfan, menjelaskan indikasi pemborosan terlihat dari jumlah direksi yang seharusnya cukup enam orang, kini berjumlah sembilan.

"Pemerintah harus merestrukturisasi jumlah direksi Garuda menjadi 6 orang saja dengan berpedoman pada peraturan penerbangan sipil Republik Indonesia atau Civil Aviation Safety Regulation," ungkap Ahmad Irfan, saat menggelar konferensi pers, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018).

Ahmad Irfan menjelaskan, seharusnya susunan direksi hanya terdiri dari direktur utama, direktur operasional, direktur keuangan, direktur teknik, direktur komersial, dan direktur personalia.

Baca: Pemerintah: Bitcoin Haram Ditransaksikan di Indonesia

Baca: Ketika Emak-emak Mendemo Wali Kota Depok, Tuntut Perbaikan Layanan Kesehatan

Saat ini perusahaan yang dipimpin oleh Pahala Mansuri itu juga memiliki direktur kargo, direktur pelayanan, dan direktur produksi.

Dengan banyaknya jumlah direktur dianggap tidak sesuai dengan komitmen Garuda yang ingin melakukan efisiensi.

"Garuda sudah rugi malah nambah direksi. Ini yang menurut kami sangat kurang tepat," ungkap Ahmad Irfan.

Selain pemborosan, penambahan dua direksi tersebut juga dinilai tidak memberikan penambahan pendapatan  yang signifikan untuk perusahaan.

"Garuda adalah perusahaan penerbangan yang tidak memiliki pesawat fighter, tapi ada direktur Kargo dan sekarang pendapatan kargo kita tidak terlalu baik," kata Ahmad Irfan.