Laporan Reporter Kontan, Febrina Ratna Iskana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tinggal menunggu waktu bagi PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk bersatu membentuk Holding BUMN Migas.

Pembentukan Holding BUMN Migas ini pun dianggap baik oleh Wakil Ketua Komisi VII, DPR RI, Satya Widya Yudha yang menyebut Holding BUMN Migas akan membuat kedua BUMN tersebut menjadi lebih efisien.

"Penyatuan dua perusahaan pasti yang redundant akan hilang. Cost akan jauh lebih efisien. Integrasi hulu dan hilir," kata Satya, Senin (19/3/2018) di Gedung DPR/MPR RI Jakarta.

Namun Satya mengatakan, dampak positif tersebut bisa didapat asalkan pemerintah masih memegang kendali di PGN melalui kepemilikan saham merah putih.

Baca: Data 50 Juta Pengguna Facebook Bocor, Bikin Kekayaan Mark Zuckerberg Merosot Rp 67 Triliun

Baca: Selain di BRI Kediri, Kasus Skimming Juga Menimpa Nasabah Bank Mandiri di Surabaya

"Yang pasti saya protect agar kewenangan negara masih ada di situ melalui satu lembar saham merah putih karena satu saham merah putih jangan dihitung cuma satu lembar, tapi dihitung bahwa dia (pemerintah) masih mempunya equal right dan equal voting dengan pemilik sahma terbesar,"kata Satya.

Bahkan menurut Satya akan jauh lebih baik jika pemerintah pada akhirnya melakukan buyback saham publik. Menurutnya, saham publik di PGN idealnya hanya 5-10%.

"Kalau bisa saham di publik di-buyback. Saya masih berkeyakinan kalau untuk governance bagus Tbk karena terbuka. Tapi dari sisi kepemilikan modal, kalau sampai 49% terlalu besar, ini kan kebablasan kemarin," kata Satya.