Lain halnya jika meminjam dana pembangunan lewat skema utang luar negeri (non sekuritas).

"Secara suku bunga utang luar negeri lebih rendah dan dibayar dengan jangka waktu lebih panjang, tapi memang lebih mengikat dan banyak syaratnya mungkin ini jadi alasan pemerintah kenapa memilih menerbitkan SBN," kata Faisal.

Faisal juga mencatat, biasanya pembangunan infrastruktur dengan skema utang luar negeri jauh lebih transparan karena utang tersebut langsung disalurkan langsung kepada kontraktor untuk pembangunan dan memiliki pengawasan ketat.

"Kita lihat pembangunan MRT (Massive Rapid Transportation, red) dari Jepang, tidak molor dan tidak ada kecelakaan kerja seperti yang terjadi pada kontraktor dalam negeri," ujar dia.

Di saat yang sama, pengeluaran untuk membiayai infrastruktur tak berbanding lurus dengan pendapatan.

Beberapa proyek infrastruktur yang sudah berhasil dibangun tak menghasilkan pendapatan cepat dalam waktu singkat untuk membayar utang obligasi di tenor pendek.

Baca: Kata Jokowi: Kritik Itu Penting Tapi Harus Pakai Data, Jangan Asbun

Baca: Soal Kontroversi Beras Impor, Petinggi Bulog: Kami Hanya Menjalankan Kebijakan Kementerian

Baca: Nilai Belanja Negara di APBN 2018 Amat Fantastis, Abraham Samad Ajak Masyarakat Mengawal

Contohnya, tol Bekasi-Cawang-Kalimalang-Kampung Melayu (Becakayu) yang masih sepi peminat.

Utang jangka pendek seharusnya dialihkan untuk membiayai sektor produktif seperti membangun sumber daya manusia dan membangun industri untuk menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah dan dapat diperjualbelikan. Seperti Korea Selatan yang memiliki orientasi ekonomi pada peningkatan ekspor.

Faisal bilang, penguatan infrastruktur seharusnya melihat kekuatan Indonesia sebagai negara maritim.

"Semahal-mahalnya biaya logistik adalah pengiriman lewat darat menggunakan truk, tapi justru ini yang mau diperkuat dengan bangun banyak jalan tol, akibatnya biaya logistik juga tidak kompetitif dan tetap menekan sektor riil," tandasnya.