Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Soal Kejelasan Nasib Pengemudi Uber Pasca Akuisisi oleh Grab, Pemerintah Harus Turun Tangan

Terkait nasib pengemudi Uber ini, Direktur INDEF Enny Sri Hartati meminta pemerintah untuk turun tangan.

Soal Kejelasan Nasib Pengemudi Uber Pasca Akuisisi oleh Grab, Pemerintah Harus Turun Tangan
KOMPAS IMAGES
Enny Sri Hartati 

Laporan Reporter Kontan, Yudho Winarto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan aplikasi transportasi online Uber Technologies Inc secara resmi menyerahkan bisnisnya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia kepada Grab pada 26 Maret 2018. Namun keputusan Uber tersebut tidak diterima sepenuhnya oleh para pengemudi Uber di Indonesia.

Pasalnya, para pengemudi merasa ditelantarkan oleh Uber dan tidak diperhatikan oleh Grab selaku perusahaan yang mengakuisisinya.

Itu kemudian memicu ribuan pengemudi Uber menolak bergabung dengan Grab dan memilih pindah ke operator lain, yakni Go-Jek.

Terkait nasib pengemudi Uber ini, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meminta pemerintah untuk turun tangan.

Sebab menurutnya Uber tidak bisa lepas tangan begitu saja terhadap para pengemudinya di Indonesia.

“Ini menyangkut kepastian nasib mantan mitra pengemudi Uber, skemanya bagaimana? Mestinya pemerintah minta pertanggung jawaban ke Uber terkait kepastian mitra pengemudi,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (4/4/2018).

Baca: BPK Temukan Penyimpangan Penyaluran Bansos oleh Bank BUMN

Baca: Inves Rp 5 Triliun, Gudang Garam Siap Bangun Bandara Kediri di Atas Lahan 450 Ha

Selain itu, ia juga menyoroti Grab sebagai perusahaan yang mengakuisi Uber dalam keberlangsungan mitra pengemudi.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas