Laporan Reporter Kontan, Fauzan Zahid Abiduloh 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta melakukan perencanaan dan proses anggaran belanja yang lebih matang. Hal itu disusul oleh lambatnya penggunaan belanja pemerintah yang baru terpakai 16% di kuartal I-2018.

Penggunaan belanja tersebut dinilai masih belum optimal, mengingat target penggunaan belanja pemerintah seharusnya sudah mencapai 25%.

Lana Soelistianingsih, ekonom Samuel Asset Manajemen, menduga pelambatan itu terjadi karena adanya momen Pilkada.

"Setahu saya, kalau seorang petahana mencalonkan diri lagi, itu biasanya dia tidak dibolehkan membuat kebijakan strategis dalam tiga bulan sebelum pilkada. Itu bisa menghambat realisasi belanja pemerintah," jelas Lana Minggu (22/4/2018).

Baca: Jangan Lewatkan, Ada Diskon Rp 15 Juta untuk Pembelia Yaris TRD Terbaru di IIMS 2018

Lana juga memprediksi penggunaan belanja pemerintah akan kembali optimal di kuartal II dan III tahun ini.

Sementara itu, ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual bilang, pelambatan belanja pemerintah ini tersebut adalah problem klasik.

"Itu problem klasik, belanja semester satu memang biasanya masih rendah," ujar David.

Untuk menanggulanginya, pemerintah dirasa perlu untuk melakukan perencanaan dan proses anggaran yang lebih matang sehingga anggaran sudah bisa terpakai signifikan sejak awal tahun.

"Proses anggaran seharusnya sudah selesai sejak kuartal III, sehingga siap belanja di kuartal I tahun berikutnya," saran David.

Selain itu, David juga bilang sistem insentif dan disinsentif juga diperlukan untuk mendorong daya belanja.

"Untuk lembaga dan kementerian atau pemerintah daerah (Pemda) yang lambat dalam belanja, dulu sempat ada wacana agar dana diberikan dalam bentuk SBN," sebutnya.