Laporan Reporter Kontan, Sinar Putri S.Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nasib proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya hampir final. Pasalnya, saat ini, proyek yang bakal digarap Indonesia dan Jepang initinggal menunggu keputusan dari pemerintah.

Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, studi kelayakan proyek tersebut memang sudah selesai. Hal itu termasuk rekomendasi baik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Jepang International Cooperation Agency (JICA) juga sudah selesai dibahas.

"Pada intinya, pembangunan proyek ini sangat dimungkinkan karena sebetulnya Jepang juga inginnya cepat," ungkapnya. di Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Rekomendasi yang disetujui adalah pembangunan fly over dan underpassyang akan dilakukan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar pembangunan bisa lebih cepat.

"Karena banyak simpang jalan yang mengganggu pembangunan," tambah Sofjan. Ia juga menyampaikan, soal dana, proyek ini akan dibiayai sepenuhnya oleh Jepang dalam bentuk soft loan.

Pinjaman itu bertenor 40 tahun dengan masa tenggang 10 tahun dan bunga 0,5%. Adapun nilai dari seluruh investasi itu mencapai Rp 60 triliun.

Kendati demikian, dirinya mengaku masih ada sedikit kendala teknis, meski tak dia sebutkan. Namun yang pasti, rencana pembangunan akan dibagi dengan dua tahap yakni Jakarta-Semarang dan Semarang-Surabaya.

Baca: Bocor! Presiden Jokowi Gelar Pertemuan dengan Alumni 212 di Istana Bogor Hari Minggu

Baca: Daftar Harga Knapot Akrapovic untuk BMW S 1000XR Sampai Kawasaki Z900 RS di IIMS 2018

"Hanya ada perbedaan sedikit cara penyelesaiannya," jelas Sofjan. Nantinya, untuk pembangunan Jakarta-Semarang akan dibuat rel tersendiri. Sementara untuk Semarang-Surabaya bisa menggunakan rel yang sudah ada.

Dengan demikian ia menegaskan, proyek kereta api Jakarta-Surabaya ini tinggal menunggu keputusan pemerintah Indonesia saja.

Untuk itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla akan langsung memimpin rapat dengan Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR untuk kelanjutan atas proyek ini.

"Tapi intinya proyek ini sangat visible, tinggal diputuskan pemerintah. Karena sebetulnya dari Jepang sudah meminta cepat karena dananya sudah ada," tutur eks mantan ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu.