Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Bappenas: Indonesia Bisa Tampil Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

"Ada beberapa pembangunan terkait itu, yakni bandara, kereta api, tol dan lainnya, misalnya untuk mendukung 10 kawasan Bali baru," kata Wismana.

Penulis: Yanuar Nurcholis Majid
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Bappenas: Indonesia Bisa Tampil Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi
TRIBUNNEWS/YANUAR NURCHOLIS MAJID
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Beppenas, Wismana Adi Suryabrata. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Nurcholis Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Beppenas Wismana Adi Suryabrata meyakini Indonesia mampu menjadi negara berpenghasilan tinggi jika pembangunan infrastruktur lebih cepat.

Menurut Wismana pembangunan infrastruktur sangatlah diperlukan, mengingat pasca krisis Indonesia memiliki ketimpangan infrastruktur yang cukup tinggi.

"Tapi hingga beberapa tahun setelah krisis, infrastruktur sebagai motor pertumbuhan masih dalan kualitas rendah, stok infrastruktur Indonesia 38 persen dari PDB," ujar Wismana, di Kemkominfo, Jakarta Pusat, Jumat (27/4/2018)

Namun Wismana mengungkapkan pembangunan infrastruktur bukan sekedar itu saja, melainkan pemenuhan palayanan dasar hingga infrastruktur pendukung sektor unggulan.

"Urban transport menjadi penting karena 52 persen penduduk kita tinggal di daerah urban," ujar Wismana.

Tidak hanya itu Wismana mengatakan konektifitas fisik harus dibangun untuk berbagai sektor unggulan, termasuk pariwisata.

Berita Rekomendasi

"Ada beberapa pembangunan terkait itu, yakni bandara, kereta api, tol dan lainnya, misalnya untuk mendukung 10 kawasan Bali baru," kata Wismana.

Sementara terkait target pendanaan infrastruktur, Wismana menilai, pemerintah tidak bisa memutuskan sendiri, perlu adanya pembiayaan yang mendorong peran swasta.

"Total kebutuhan investasi untuk infrastruktur sebesar Rp 4.762,2 Triliun, yang dihendel oleh APBN dan APBD srbesar 41,3 persen, sedangkan dari BUMN sebesar 22,2 persen dan swasta 36,5 persen," ujar Wismana.

Walaupun melibatkan swasta, Wismana menegaskan, tetap ada pengawasan negara agar tidak merugikan masyarakat.

"Apalagi, swasta yang masuk di finasing dan pengoprasian. Dengan demikian, masyarakat justru bisa merasakan hasil pembangunan infrastruktur dengan lebih cepat dan kualitas lebih baik," ujar Wismana.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas