Laporan Reporter Kontan, Adinda Ade Mustami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mematok pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,4%-5,8% dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2019 yang disampaikan ke DPR, Jumat (18/5/2018).

Angka ini jauh lebih tinggi dibanding target dalam APBN 2018 sebesar 5,4%.

Dalam dokumen KEM dan PPKF 2019, angka pertumbuhan tersebut di antaranya bersumber dari konsumsi rumah tangga dan lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) sebesar 5,1%-5,2% dan PMTB 7,5%-8,3%.

Sementara konsumsi pemerintah sebesar 2,8%-3,7%, ekspor 6%-7,2%, dan impor 6,3%-7,6%.

Dalam pidatonya di depan pimpinan DPR saat Rapat Paripurna, Sri Mulyani mengatakan, momentum pertumbuhan investasi dan ekspor perlu terus dipelihara.

Berbagai perizinan dan regulasi yang menghambat baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah harus dihilangkan.

Selain itu, reformasi di bidang perpajakan dan ketenagakerjaan juga terus dilakukan agar minat investasi semakin meningkat.

Baca: Kementerian Perdagangan Minta Bulog Impor Beras Lagi 500.000 Ton

"Pemerintah juga sedang mendesain berbagai kebijakan insentif fiskal yang atraktif dan kompetitif guna meningkatkan investasi dan mendorong ekspor," kata Sri Mulyani, hari ini.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, pertumbuhan konsumsi rumah tangga perlu terus dijaga.

Pemerintah berupaya menjaga inflasi pada tingkat yang rendah untuk nenjamin daya beli masyarakat. Pada tahun 2019, pemerintah akan menjaga inflasi pada rentang 3,5 plus minus 1%.

Dalam pengendalian inflasi, pemerintah menjaga keseimbangan sisi penawaran dan sisi permintaan. Untuk menjaga ketersediaan pasokan barang khususnya pangan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Pemerintah tetap mengalokasikan subsidi pangan dan dana cadangan pangan yang digunakan untuk penyediaan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Pemerintah menyadari, arah normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS) yang mendorong kenaikan suku bunga oleh The Federal Reserve pada tahun 2019 akan menjadi faktor yang akan menjadi tantangan bagi nilai tukar rupiah.