TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah saat ini fokus dan gencar dalam meningkatkan pembangunan pelabuhan dan memberikan kemudahan dalam pelayanan pengangkutan barang agar lancar.

Termasuk dengan adanya pembangunan Pelabuhan Probolinggo yang bertaraf internasional.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal (Purn) Agum Gumelar mengatakan pemerintah saat ini begitu menggebu-gebu untuk lebih meningkatkan kemampuan pelabuhan dalam memberikan pelayanan, serta memudahkan pengangkutan barang supaya lancar.

Ia pun memuji pembangunan Pelabuhan Probolinggo bekerjasama dengan PT Wahyu Samudera Indah yang saat ini merupakan satu-satunya perusahaan yang membangun pelabuhan di Dubai.

“Kerjasama itu guna meningkatkan pelayanan pelabuhan dan meningkatkan pelabuhan dalam memberikan pelayanan angkutan barang. Pemerintah sekarang sedang gencar membangun infrastruktur, termasuk tol laut. Kenapa? Kita infrastruktur jauh ketinggalan termasuk di ASEAN,” kata Agum Gumelar saat acara buka puasa dikediamannya dan juga MoU antara PT Wahyu Samudera Indah dengan Pemda Jawa Timur dan MoU PT Wahyu Samudera Indah dengan Pelabuhan Jangkar, Senin (4/6/2018).

Baca: Pembangunan Infrastruktur yang Dilakukan Pemerintah Telah Berjalan Sesuai Trek

Sehingga, jelas Menteri Perhubungan era Gus Dur tersebut, di negeri Indonesia banyak infrastruktur yang belum dibangun, dan banyak daerah terpencil, terisolir dan daerah surplus namun tidak bisa dipasarkan.

Karena itulah, pemerintah Jokowi membangun infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan agar mampu meningkatkan potensi ekonomi.

Dan untuk membangun infrastruktur besar biayanya membutuhkan biaya sekitar Rp5500-Rp6000 triliun. "Untuk mencari dari mana uangnya?"

“Oleh karenanya diperlukan bantuan, dan dibacalah peta dunia. Negara-negara mana yang mampu membantu. Negara pertama Cina (RRC) dan Jepang. Seluruh negara ASEAN itu orientasinya ke Cina. Jadi itu tidak salah,” tegasnya.

Direktur Pengembangan dan Usaha Pelabuhan Probolinggo Kemal Heryandri mengatakan pembangunan Pelabuhan Probolinggo dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui dana APBN Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah melalui APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sejak tahun 2008 Pemprov Jatim telah mengalokasikan dana APBD senilai lebih dari Rp 300 miliar untuk membangun infrastruktur pelabuhan Probolinggo, seperti reklamasi, pembangunan trestle, dermaga, gudang, lapangan penumpukan dan gedung kantor.

Dijelaskan Kemal, total luas lahan Pelabuhan Probolinggo adalah 23,12 hektar, dimana seluas 20,4 hektar berupa lahan hasil reklamasi.

Menurutnya, pelabuhan Probolinggo sangat membantu mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya karena mampu membantu mengurangi biaya transportasi di wilayah Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Bondowoso dan sekitarnya, sehingga ongkos transportasinya jadi lebih efisien hingga 32 persen.

Awalnya, Pelabuhan Probolinggo dibangun dan dikembangkan dengan tujuan sebagai cadangan sistem transportasi Provinsi Jawa Timur akibat bencana lumpur Lapindo.

Namun dalam perkembangannya, pelabuhan ini mampu berperan lebih dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi.

Hal itu dibuktikan dengan perkembangan arus bongkar muat barang di Pelabuhan Probolinggo yang cukup signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Total volume bongkar muat pada tahun 2016 sebesar 432.578 ton. Kemudian pada Juli 2017 jumlah itu meningkat 80.70% persen menjadi 781.706 ton, dengan jumlah kedatangan kapal (ship call) 300 unit pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 362 pada tahun 2017 atau mengalami pertumbuhan peningkatan sebesar 20,67%.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Pelabuhan Probolinggo maka BUMD PT Delta Artha Bahari Nusantara(PT. DABN) akan bekerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan PT. Wahyu Samudra Indonesia (WSI). MOU antara PT. DABN dan PT.WSI telah ditanda tangani di Malang pada tanggal 20 Maret 2018, sedangkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ditanda tangani pada tanggal 4 Juni 2018 di Jakarta.

"Badan Usaha Pelabuhan PT. Wahyu Samudra Indah adalah Badan Usaha Pelabuhan murni swasta yang bergerak di bidang pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan, PT.WSI telah mendapatkan konsesi pembangunan dan pengoperasian pelabuhan umum pada tanggal 27 Oktober 2017 dan merupakan pemegang konsesi pelabuhan swasta pertama di Indonesia," tuturnya.

Pada saat ini, PT.WSI sedang membangun Pelabuhan Jambi, selain Pelabuhan Probolinggo. PT. WSI pun sedang menjajaki kerjasama untuk mengembangkan dan mengoperasikan pelabuhan pelabuhan lainnya di Indonesia Timur seperti Pelabuhan Bau-Bau di Sulawesi Tenggara, Pelabuhan Gorontalo di Gorontalo dan pelabuhan Tanjung Redeb di Kalimantan Timur, ditambah dengan beberapa Terminal Khusus Pertambangan yang juga akan dilayani operasionalnya oleh PT. WSI.

Sebagaimana diketahui bahwa Badan Usaha Pelabuhan murni swasta di Indonesia terbilang sangat sedikit, mengingat bidang usaha kepelabuhanan membutuhkan biaya modal yang sangat besar dengan waktu pengembalian modal (payback period) yang sangat lama (slow yielding).

Sehingga kehadiran PT. Wahyu Samudra Indah sebagai partner Pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur pelabuhan patut di apresiasi dan diberikan kemudahan sehingga lebih banyak lagi kiprahnya di bidang infrastruktur dan operasional kepelabuhanan di Indonesia.

PT. Wahyu Samudra Indah akan membantu operasional Pelabuhan Probolinggo dengan melengkapi peralatan bongkar muat modern seperti Mobile Harbour Crane, Top Loader, Forklift, Conveyor Belt dan Forklift.

Dalam rangka pengembangan pelabuhan Probolinggo PT. WSI akan membantu pengembangan pelabuhan dengan membangun Container Depo dan Dermaga 3 yang dikhususkan untuk menangani container di Pelabuhan Probolinggo serta akan mengubah fungsi Lapangan Penumpukan menjadi Container Yard dan Gudang menjadi Container Freight Station.

Selain itu PT. WSI juga akan membantu memasarkan Pelabuhan Probolinggo sehingga kapal-kapal cargo asing akan bersandar di Pelabuhan Probolinggo untuk perdagangan export dan import sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing eksport dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada khususnya dan pertumbuhan ekonomi Nasional secara umum.