TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom, aktivis dan peneliti tambang, Salamuddin Daeng Salamudin Daeng mengatakan, terkait akusisi Pertagas oleh PGN, dirinya sudah mencurigai holding BUMN migas yakni antara Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN) akan kisruh.

Holding sarat dengan permainan oligarki yang bertarung dalam sektor migas dan muara dari konflik ini nantinya pastilah kerugian masyarakat yang harus membayar gas dengan harga mahal.

"Publik sudah mengingatkan dari awal bahwa holding ini haruslah dimulai dengan regulasi atau perundang undangan yang kuat dan jelas. Tidak boleh didasarkan pada keinginan sesaat pemerintah karena peraturan yang lemah yang mendasari Holding BUMN akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan pihak tertentu,"  kata Salamuddin dalam keterangan pers, Sabtu (30/6/2018),

Jika dilandasi oleh UU holding maka peluang moral hazard dapat diminimalisir.

Apalagi dalam sistem yang ada sekarang bisnis gas memiliki rantai yang panjang untuk mencapai end user.

"Dalam rantai bisnis dari hulu sampai ke hilir inilah aktor aktor politik bermain dengan  membentuk oligarki untuk mengambil keuntungan bagi koneksi dan jaringan bisnis mereka," katanya.

Oligarki ini adalah orang orang yang berkuasa baik di pemerintahan maupun di DPR.

Permainan oligarki yang paling menonjol di dalam BUMN gas adalah peran para trader swasta.

Mereka memgambil keuntungan cukup besar dalam proses distribusi gas yang yang dihasilkan oleh BUMN baik oleh Pertamina Gas (Pertagas), maupun oleh Perusahaan Gas Negara (PGN).

"Sekarang PGN dan pertagas tengah digabungkan dalam skema yang tidak clear, cenderung tumpang tindih dan mekanisme yang berubah ubah dari rencana awal. Secara tehnis dan detail hanya pemerintah yang tau," katanya.

Namun intinya akan terjadi bongkar pasang BUMN baik organisasinya maupun orang orangnya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa bongkar pasang dalam perusahaan BUMN semacam ini sudah pasti akan menimbulkan gesekan keras karena akan membawa konsekuensi pergantian pemain khususnya trader gas.

Sementara di Pertagas para pemainnya bisa ditentukan oleh pemerintah sendiri sebagai pemegang saham 100 persen Pertagas.

Tentu saja kedua belah pihak akan mempertahankan kepentingannya masing masing sehingga kondisi kedua BUMN ini jelas akan chaos.