TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan besarnya anggaran pendidikan atau setara 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) nyatanya belum berdampak signfikan pada perbaikan kualitas pendidikan di tanah air.

Hal tersebut mengemuka saat Menkeu Sri Mulyani menjadi pembicara dalam Dialog Publik mengenai Cetak Biru Pengembangan SDM Indonesia dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Gedung Guru, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Menurutnya, kendati pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sejak 2009 sebesar Rp 160 triliun, yang setiap tahunnya terus meningkat.

Saat ini, alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 444 triliun dari APBN namun dari segi kualitas pendidikan, Indonesia masih jauh tertinggal dengan Vetnam.

Baca: Tingkatkan Efisiensi, Bank Permata Hindari Penambahan Karyawan

“Vietnam yang sudah memulai 20 persen dari APBN sejak 2013, tapi, kalau dihitung hasilnya, matematika misalnya, skor Vietnam tinggi di nilai 90, sedangkan kita di 50 sampai 40," jelasnya.

Sri juga menyoroti sertifikasi guru yang dinilainya hanya menjadi ajang untuk mendapatkan tunjangan besar. Karena itu, Sri menekankan agar para pendidik betul-betul berkomitmen meningkatkan kualitasnya.

“Kalau saya lihat tunjangan guru, sertifikasi dulu saya senang ada. Tapi sekarang itu tidak mencerminkan apa-apa, cuma untuk dapat tunjangan. Maka kita harus berfikir keras mengenai kualitas guru ini," pungkasnya.