TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan Industri Kecil-Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) Indonesia meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melibatkan 122 perusahaan kecil anggotanya dalam peta jalan mobil listrik.

Kepastian tersebut dibutuhkan ditengah merebaknya bahwa program mobil listrik akan mematikan industri pendukung otomotif nasional.

Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Industri Kecil-Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) Indonesia, Wan Fauzi mengatakan, selama ini anggota PIKKO memasok sekitar 30 persen kebutuhan komponen Agen Pemegang Merek (APM).

Sementara 70 persen lainnya sudah dipasok dari vendor-vendor yang selama ini memiliki kontrak dengan APM. 

"UKM seperti kami ini hanya memasok 30 persen dari kebutuhan industri otomotif nasional. Kami harapannya ingin menjadi pemasok Tier 1 dari APM tersebut," kata Wan Fauzi dalam Focus Group Discussion 'Senjakala Industri Komponen Otomotif dalam Menghadapi Era Mobil Listrik di Indonesia' di The Hook, Jakarta, Rabu (18/7).

Kepastian kontrak pasok tersebut menurutnya akan menjamin investasi yang dikeluarkan anggota PIKKO untuk mesin produksi komponen baru.

"Kami kan hanya membuat komponen yang dipesan oleh APM. Karena mobil listrik ini berbeda kebutuhan komponennya dengan mobil konvensional. Tadinya butuh komponen untuk dudukan mesin, lalu diganti untuk dudukan baterai," jelasnya.

Butuh Insentif

Sampai saat ini Wan Fauzi mengaku PIKKO belum diundang oleh Kemenperin untuk membahas masalah tersebut.

Selain itu, APM juga belum mengomunikasikan rencana kebutuhan komponen mobil listrik yang akan mereka produksi nantinya. 

"Kami butuh kepastian anggota Pikko dilibatkan oleh Kemenperin untuk komponen. Karena kalo kebutuhan dari APM nya berubah kan kita harus investasi, nah investasi ini bagaimana kami bisa mendapat insentif," katanya.

Baca: Begini Cara Menyulap Toyota Fortuner Semakin Istimewa

Ia menambahkan, industri kecil pembuat komponen otomotif di Indonesia sangat bergantung dengan bahan baku dari luar negeri.

Menurutnya sekitar 80 persen bahan baku komponen masih diimpor karena tidak tersedia di dalam negeri.

"Kalau impor, tentu tidak dalam jumlah kecil artinya harus dalam kuantitas yang banyak. Nah spek yang dikeluarkan APM untuk komponennya tersebut tidak dijual di lokal. Jadi kami juga perlu bantuan dari pemerintah," keluhnya.