Laporan Reporter Warta Kota, Dwi Rizki

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sejumlah karyawan Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSBPP) hari ini turun ke jalan. Mereka mendemo manajemen Pertamina dengan mendatangi kantor pusat PT Pertamina (Persero) di kawasan Gambir Jakarta Pusat, Jumat (20/7/2018).

Presiden FSBPP Arie Gumilar menyatakan sejumlah alasan anggota serikat pekerjanya turun ke jalan.

Satu diantaranya adalah memprotes penjualan 51 persen saham anak usaha Pertamina, PT Pertamina Gas (Pertagas) melalui skema akuisisi oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Menurutnya, langkah itu merupakan kesalahan karena menyalahi tujuan pembentukan holding BUMN di sektor migas. Yakni, optimalisasi infrastruktur dan kapasitas investasi.

"Perlu digarisbawahi bahwa PGN dimiliki oleh 43 persen publik, dan Pertagas dimiliki 100 persen Pertamina, sehingga skema akuisisi menyebabkan pendapatan Pertagas yang semula menjadi milik Negara atau Pertamina beralih ke Publik," ungkapnya melalui pesan singkat, Jumat (20/7/2018).

Alih-alih akuisisi, Pertamina seharusnya lebih mengutamakan sinergi bisnis dan operasi.

Misalnya seperti yang telah dilakukan Pertagas atau Pertamina bersama PGN dalam pembangunan pipa gas Duri-Dumai, pembagian wilayah komersial di Sumatera Utara, serta pembentukan anak perusahaan (AP) baru yang bergerak dibidang regasifikasi LNG.

Baca: Ada Aktivitas Pembangunan di Pulau C Bikin Anies Baswedan Marah

Akuisis Pertagas oleh PGN itu selain dinilai salah langkah, penjualan sahamnya juga dinilainya tidak tepat.

Konsekuensi akusisi ini, posisi atau jabatan strategis, yakni Direktur Utama Pertamina dan Presiden Direktur Pertagas menjadi kosong. Belum lagi Direktorat Gas di tubuh direksi Pertamina yang kini juga telah dibubarkan.

"Direktorat Gas yang merupakan bisnis masa depan Pertamina dalam Holding Migas dibubarkan, dan Jabatan Strategis Direktur Utama Pertamina serta President Director Pertagas kosong. Sebagai sebuah Perusahaan yang tanggung jawab sebagai tulang punggung energi di Indonesia, sudah seharusnya Pertamina memiliki Nakhoda yang definitif, prudent dan kompeten dalam menjalankan bisnis di Pertamina," tegasnya.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa digelar ribuan pegawai Pertamina di kantor Pertamina Pusat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/7/2018).

Aksi tersebut merupakan penolakan para karyawan Pertamina terhadap akuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh Perusahaan Gas Negara (PGN).

Aksi serupa digelar Serikat Pekerja Pertamina Kalimantan di Kilang Pertamina Kalimantan pada Kamis (19/7/2018).

Mereka menyampaikan lima tuntutan, yakni menolak akuisisi Pertagas oleh PGN, menolak Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor 39 tahun 2018, Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 23 tahun 2018, menolak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 tahun 2018 dan Menuntut Menteri BUMN, Rini Soemarno mundur.

"Sebelumnya, kami mohon maaf ke masyarakat. Pertamina juga milik rakyat, sedang dalam kondisi terpuruk," ungkap Mugianto, Ketua Umum Serikat Pekerja Mathilda-FSPPB Pertamina Kalimantan dikutip dari tribun Kaltim pada Kamis (18/7/2018).