TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Direktur Utama Pusat Pengelolahan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Budi Hartono mengatakan bahwa PPDPPP akan mengevaluasi penyaluran dana Falisitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP) yang dianggap masih berjalan kurang cepat.

Evaluasi itu berdasarkan data evaluasi 40 bank yang saat ini bekerjasama untuk menyalurkan dana FLPP.

"Dari hasil evaluasi sampai semester satu ada 8 bank yang belum menyalurkan dana FLPP secara maksimal," ujar Budi pada Diskusi Media Ghatering Forwapera bertema "Skema Baru FLPP dan Relaksasi LTV Gairahkan Pasar Perumahan" di Bogor, Sabtu (4/8/2018).

Adapun 8 bank pelaksana yang belum menyalurkan secara maksimal FLPP tersebut, tutur Budi, terdiri dari tiga bank umum nasional dan lima bank pembangunan daerah. BTN akan mengecek alasan bank tersebut belum maksimal menyalurkan.

"Kita cari tahu dulu alasannya, apakah karena tidak sesuai dengan core business-nya sehingga mereka belum juga menyalurkan," kata Budi.
Direktur Consumer Banking BTN Budi Satria mengatakan, PT Bank Tabungan Negara Tbk mengaku siap untuk mengambil alih kredit pemilikan rumah/KPR dengan skema FLPP yang sebelumnya digarap bank lain.

"Kami siap take over kalau PPDPP memang menunjuk," kata Budi.

Dalam penyaluran dana FLPP tahun ini PPDPP bekerja sama dengan 40 bank pelaksana yang terdiri dari 9 bank umum nasional dan 31 bank pembangunan daerah.

Realisasi penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 hingga 31 Juli 2018, mencapai RP32,36 triliun, dengan 532.283 unit rumah. Adapun penerima FLPP tahun ini sebanyak 12.455 unit rumah senilai Rp1,43 triliun.

Budi menambahkan, tahun ini BTN kembali mendapat persetujuan dari menteri keuangan untuk menjadi salah satu bank pelaksana penyalur dana FLPP.

Tahun lalu bank ini hanya menyalurkan KPR Subsidi dengan skema Subsidi Selisih Bunga (SSB), yakni setelah pemerintah memangkas anggaran penyaluran KPR skema FLPP hingga lebih separuhnya.

Dengan masuknya BTN jumlah bank pelaksana yang bekerja sama dengan PPDPP akan bertambah. Selain BTN, ada juga Bank Hana, yang dalam waktu dekat akan melakukan perjanjian kerja sama operasional (PKO) sehingga jumlah bank pelaksana seluruhnya menjadi 42 bank.

Sebagai pemimpin di pasar KPR, saat ini BTN memegang pangsa pasar KPR nasional sebesar 37,47 persen dan menjadi penyalur terbesar di antara perbankan lain untuk KPR Subsidi sebesar 94,12 persen.

Program Satu Juta Rumah bank BTN sudah menyalurkan KPR untuk 423.303 unit rumah dengan nilai Rp38,4 triliun baik dalam bentuk KPR subsidi maupun non subsidi.

Dari keseluruhan penyaluran KPR tersebut, 307.360 unit diantaranya berbentuk kredit konstruksi perumahan. Adapun khusus untuk KPR subsidi Bank BTN sudah mendistribusikan pinjaman untuk 297.044 unit rumah dengan nilai Rp17,15 triliun.

Untuk paruh pertama tahun ini BTN mengucurkan KPR subsidi dengan skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan bantuan uang muka. Pada semester II tahun ini BTN akan mengalirkan kredit dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Dengan adanya FLPP ini diharapkan akan meningkatkan kapasitas kredit perseroan sehingga masyarakat bisa punya rumah dengan cara mudah, cepat dan murah sekaligus dapat mempercepat pencapaian program satu juta rumah," ujar Budi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BTN Pastikan Siap "Take Over" Penyaluran FLPP"