TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan komitmennya membantu pemerintah mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang kredibel.

Menurutnya, kredibilitas APBN sangat penting untuk menjaga perekonomian nasional ke depan.

“Kredibilitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap APBN yang disusun pemerintah dan dibahas bersama DPR,” ujar Misbakhun di Jakarta, Sabtu (18/8/2018).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan RAPBN 2019 senilai Rp 2.439,7 triliun beserta nota keuangannya ke DPR, Kamis (16/8). Merujuk RAPBN 2019, pemerintah menyodorkan sejumlah proyeksi ekonomi untuk tahun depan.

Salah satu proyeksi dalam RAPBN 2019 adalah kurs dolar Amerika Serikat (USD) yang dipatok di angka Rp 14.400. Angka itu lebih tinggi ketimbang asumsi makro APBN 2018 yang mematok kurs USD setara Rp 13.400.

Sedangkan proyeksi defisit di RAPBN 2019 sebesar 1,84 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau lebih rendah dibandingkan defisit fiskal tahun ini di angka 2,21 persen. Menurut Misbakhun, pemerintah tampak sangat berhati-hati dalam menyusun RAPBN 2019.

“RAPBN ini menunjukkan pemerintah berhati-hati meski volumenya dinaikkan. Saya melihatnya sebagai iktikad pemerintah menjaga kesinambungan program-program prorakyat,” kata dia.

Legislator yang duduk di Komisi Keuangan DPR itu menjelaskan, pemerintah memang harus mengantisipasi gejolak ekonomi di Turki, perang dagang antara Tiongkok lawan Amerika Serikat dan ketidakpastian global.

Hanya saja, katanya, hal yang patut diapresiasi adalah keseriusan pemerintahan Jokowi menggarap infrastruktur dengan mengalokasikan dana Rp 420 triliun dalam RAPBN 2019.

Menurut Misbakhun, ada celah fiskal lebih lebar bagi pemerintah pada tahun depan untuk menggarap infrastruktur. “Artinya pemerintah ingin menyelesaikan dengan tuntas program infrastrutur di lima tahun pertama kepemimpinan Presiden Jokowi,” tegasnya.

Selain itu, Misbakhun juga mengapresiasi pemerintah yang tak memangkas program-program prorakyat meski harus menyusun RAPBN dengan penuh hati-hati.

Dalam pandangannya, pemerintah justru sangat serius melanjutkan beragam program prorakyat yang sangat bermanfaat.

Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu lantas membeber usul pemerintah dalam RAPBN 2019 untuk menaikkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa Bidikmisi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Menurutnya, program-program itu menunjukkan keseriusan penerintah meningkatkan dan harkat martabat masyarakat, menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM) serta menekan angka kemiskinan.

“Sangat kelihatan kesinambungan pemerintah dalam berpihak kepada 40 persen masyarakat kecil yang memang harus diangkat derajat kehidupnnya,” tutur Misbakhun.

Misbakhun memastikan, RAPBN 2019 juga mencerminkan ikhtiar Jokowi melunasi janji-janji kampanyenya di Pemilihan Presiden (Pilpres 2014).

“Dan 2019 akan menjadi tahun di mana masyarakat harus mengingat bahwa pemerintahan Jokowi sangat berpihak serta peduli kepada mereka,” paparnya.