Prabowo Sebut Utang Indonesia Nambah Rp 1 Triliun Per Hari: JK Bilang, Yang Penting Bisa Bayar
Dia mencontohkan, Amerika Serikat meminjam uang, tetapi peminjaman uang dilakukan dengan cara mencetak uang.
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, memaklumi pemerintah sudah berutang banyak untuk membiayai pembangunan. Namun dia menegaskan utang tersebut harus mampu dilunasi.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi kritikan bakal calon presiden Prabowo Subianto yang menyinggung utang pemerintah yang setiap hari naik Rp 1 triliun.
"Jadi bukan soal jumlah. Bisa bayar atau tidak? Jadi bukan soal Rp 1 Triliun, mampu kita bayar tidak?" ujar JK, ditemui di kantor Wakil Presiden, Selasa (4/9/2018).
Dia mengibaratkan status Indonesia sebagai negara berkembang yang seperti sebuah perusahaan. Jika tidak mempunyai modal, kata dia, maka pemerintah dapat meminjam.
"Semua negara yang ingin membangun sama dengan perusahaan. Semua negara yang membangun butuh dana. Kalau tidak mempunyai modal maka harus meminjam," kata dia.
Baca: Nyaris Tembus Ambang Batas Psikologis! Sore Ini Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.935 Per Dolar
Menurut pria berlatar belakang pengusaha itu semua negara yang sedang membangun membutuhkan dana. Untuk mendapatkan dana, dia menilai, banyak cara yang dapat dilakukan.
Dia mencontohkan, Amerika Serikat meminjam uang, tetapi peminjaman uang dilakukan dengan cara mencetak uang. Lalu, Jepang meminjam uang dengan cara mengambil dari dana pensiun.
Baca: Perempuan Ini Tewas Overdosis Setelah Seks Oral dengan Kekasihnya yang Seorang Dokter
"Kami karena tidak cetak duit terlalu banyak, karena tidak laku di luar negeri, maka kami minjam World Bank dari perbankan-perbankan. Itu biasa saja. Jumlahnya itu relatif tergantung kemampuan. Sama dengan perusahaan," kata dia.
Namun, dia tidak dapat menyebutkan secara rinci berapa nominal utang permintah. Meskipun utang, dia menegaskan, masih dapat dibayar.
"Saya belum hitung seperti itu, tetapi memang jumlahnya per tahun. Kami tidak hitung per hari. Kami hitung tahunan. Ada tambahan Rp 200 T, ada mungkin 300 (triliun). Selama kita bisa bayar, bukan urusan T-nya, bisa bayar tidak? kita bisa bayar," kata Jusuf Kalla.