Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Fraksi Partai Golkar DPR RI mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan anggaran untuk pengurangan utang dalam Pembahasan RAPBN 2019.

"Partai Golkar memutuskan dan menetapkan bahwa penggunaan optimalisasi anggaran dalam pembahasan RAPBN harus diprioritaskan penggunaannya untuk mengurangi utang dan cadangan fiskal (fiscal buffer) sebagai bantalan dalam mengantisipasi ketidakpastian perekonomian," ujar Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, (20/9/2018).

Airlanga mengajak DPR dan pemerintah untuk menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembahasan maupun pelaksanaan APBN.

Airlangga menyatakan partainya telah menghimbau kepada seluruh kader di daerah agar menjalankan amanat tersebut.

"Partai Golkar menegaskan kepada seluruh kader, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar dalam proses pembahasan maupun pelaksanaan APBN dan APBD semakin transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan serta selalu berpihak pada kepentingan rakyat, sebagai bentuk komitmen Partai Golkar dalam mewujudkan Golkar Bersih," kata dia.

Saat ini DPR dan Pemerintah sedang membahas RAPBN Tahun 2019 yang terdiri dari Pendapatan Negara sebesar Rp 2.142,5 triliun dan Belanja Negara sebesar Rp 2.439,7 triliun, sehingga Defisit Anggaran sebesar Rp 297,2 triliun atau sebesar 1,84%.

Untuk mengatasi defisit anggaran, Pemerintah memutuskan berutang lagi senilai Rp 359,3 triliun.

Tambahan utang tersebut akan menjadikan total utang diperkirakan menjadi Rp 4.685 triliun pada tahun 2019.

Baca: Menteri Darmin Soal Impor Beras: Diputuskan Sama-sama Kok Sekarang Jadi Perdebatan

Airlangga mengatakan arah baru kebijakan anggaran Partai Golkar tidak terlepas dari kondisi fakta perekonomian Indonesia yang saat ini tertekan hebat kondisi ekonomi global.

Tekanan ekonomi tersebut tampak dari melemahnya nilai tukar rupiah yang mencapai Rp 14.900 rupiah per Dolar Amerika.

"Pelemahan ini disebabkan oleh kondisi perekonomian global, khususnya kebijakan normalisasi bank sentral AS (The Fed) dengan menaikkan tingkat suku bunganya hingga mencapai 2%, perang dagang AS China, serta krisis ekonomi yang dialami oleh Turki dan Argentina. Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2019," katanya.

Arah baru politik anggaran Partai Golkar tersebut menurut Airlangga merupakan bentuk tanggung jawab dan peran partainya untuk ikut dalam penguatan ekonomi nasonal.