Laporan Reporter Kontan, Ferrika Sari

TRIBUNNEWS.COM, BEIJING -  Perusahaan pemeringkatan saham dan obligasi Standard & Poor's atau dikenal dengan S&P baru saja merilis laporan terbaru tentang transaksi off balance sheet Pemerintah China yang kini angkanya fantastis, mencapai 40 triliun yuan.

Jika dihitung dalam dolar, angka tersebut bisa tembus US$ 5,78 triliun.

Off balance sheet sendiri adalah kewajiban atau pinjaman yang tidak dicatatkan ke dalam laporan keuangan, seperti giro, hak menukarkan aset keuangan dan hak menerima aset, seperti plafon kredit yang belum digunakan.

Reuters hari Selasa (16/10/2018) melansir, off balance sheet tersebut masuk dalam utang pemerintah daerah yang belum diketahui publik.

Rasio utang tersebut berada di tahap yang mengkhawatirkan, yaitu sebesar 60% dari produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah China tengah mengambil langkah cepat untuk memperhitungkan nilai utang tersebut.

Ini adalah utang di luar kuota utang tahunan, namun tetap mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat dan melalui transaksi non obligasi.

Hingga akhir tahun lalu, utang pemerintah China terus meningkat menjadi 29,95 triliun yuan, karena pemerintah sempat menerbitkan obligasi sejak 2015 senilai 16,5 triliun yuan.

Baca: Pembeli Properti Meikarta Deg-degan Pasca Terkuaknya Kasus Dugaan Suap di Pemkab Bekasi

Dengan jumlah tersebut, S & P bahkan memprediksi off balance sheet pemerintah daerah bisa sebesar 30 triliun hingga 40 triliun yuan.

S & P mengungkapkan, pemerintah daerah yang mengurusi pembiayaan kendaraan (LGFVs) telah mengakumulasi besaran utang China yang belum diketahui publik, dan tengah menyiapkan rencana untuk mengurangi utang.

Baca: Divestasi Freeport Bisa Gagal karena Hal Krusial Ini

LGFVs sendiri, merupakan entitas yang dibuat pemerintah daerah untuk membatasi jumlah pinjaman yang ditetapkan Beijing.

Pemerintah terus berupaya menekan tingkat utang tersebut, dengan memberikan stimulus ekonomi, seperti pemberian kredit, kemudian menjalankan proyek infrastruktur miliaran dolar dalam beberapa tahun terakhir, serta memangkas cadangan kas untuk menyangga bank-bank komersil di China.

Baca: Digerebek Wali Kota Bima Arya, Pelaku Prostitusi di Apartemen Bogor Valley Mengaku Masih Pelajar

Sayangnya, langkah tersebut dianggap belum efektif memperbaiki perekonomian China di tahap awal.

Lembaga pemeringkatan global menurunkan peringat penerbitan obligasi luar negeri dari tujuh LGFV dari wilayah Chongqing, Tiajin, Jiangsu dan Hunan.

Perusahaan penyedia jasa analisis keuangan, Moody’s Investors Service juga menurunkan peringkat lima perusahaan non keuangan dan emiten infrastruktur yang dimiliki oleh pemerintah di Tianjin, Jiangsy, Hunan, dan Hubei. 

Menurut laporan tersebut, dengan kondisi risiko keuangan yang mengkhawatirkan, kemudian tingginya utang pemerintah daerah harus menjadi tugas prioritas pemerintah berkuasa saat ini.