TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diimbau tidak lepas tangan dengan menyerahkan seluruh persoalan defisit BPJS Kesehatan ‎kepada jajaran direksi.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, dalam Undang-Undang BPJS Kesehatan posisi Presiden bertanggungjawab langsung terhadap jalannya pelayanan kesehatan ke masyarakat yang dijalankan BPJS Kesehatan.

Oleh sebab itu, Bhima menilai ‎keluhan Jokowi soal utang rumah sakit oleh BPJS Kesehatan sampai presiden yang turun tangan, adalah tidak tepat dan terkesan ingin lepas tangan dalam persoalan tersebut.‎

‎"Saling tuduh ini menunjukkan koordinasi antara internal pemerintah tidak berjalan, justru aib ini memercik wajah presiden sendiri. ‎Kalau ada mismanagement sampai defisit begitu, tanggung jawab Presiden dipertanyakan," ujar Bhima saat dihubungi, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

‎Menurut Bhima, persoalan defisit BPJS Kesehatan saat ini cukup struktural, dimana terdapat mismanagement sampai pendanaan yang memang kurang memenuhi klaim dari rumah sakit.

"Mengandalkan iuran tidak bisa menutup defisit dan menaikkan iuran tidak menyelesaikan masalah karena ditengah kondisi ekonomi yang sedang bergejolak saat ini," ucapnya.

‎Menaikkan iuran, kata Bhima, akan menciptakan inflasi dan ujungnya komsumsi rumah tangga ke depan menjadi lebih rendah.

"Solusinya adalah mengalokasikan lebih besar dana cukai baik rokok, alkohol dan etil alkohol untuk menutup defisit BPJS, cukai rokok sendiri yang merupakan 95 persen dari total penerimaan cukai angka nya mencapai lebih dari Rp116 triliun," kata Bhima.

"Defisit BPJS Rp10 triliun sampai Rp16 triliun kecil dibandingkan cukai rokok hanya 10 persennya," sambung Bhima.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menilai persoalan utang BPJS Kesehatan ke rumah sakit, seharusnya bisa diselesaikan ditingkat direksi bukan sampai ke meja presiden.

"Ini sebetulnya urusan Dirut BPJS, enggak sampai presiden kayak gini-gini," ujar Jokowi saat pembukaan Kongres Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi)‎ di Jakarta Convention Center (JCC).

Jokowi mengaku telah meminta memperbaiki sistem dan manajemennya, agar persoalan defisit tidak terulang kembali setiap tahun.

"Masa setiap tahun harus dicarikan solusi, mestinya udah rampung lah di Menkes, di Dirut BPJS, urusan pembayaran utang rumah sakit sampai presiden, ini kebangetan sebetulnya, kalau tahun depan masih diulang, kebangetan," ujar Jokowi.