TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pergolakan politik kerap dianggap sebagai biang kerok terjadinya perubahan kondisi ekonomi suatu negara.

Konflik parlemen, peta politik tanah air hingga klasifikasi dukungan politik saat pemilu dipercaya menjadi indikator landainya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, masyarakat diminta tidak perlu khawatir.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menekankan, tak ada korelasi langsung antara peristiwa politik dengan performa ekonomi. Politik, lanjutnya, hanya dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan ekonomi dalam suatu negara.

"Seakan-akan linear ada hubungan langsung peristiwa politik dengan performa ekonomi. Padahal tidak ada. Politik dianggap jadi tontonan sendiri, ekonomi dan market punya logikanya sendiri," kata dia dalam acara Indonesia Investment Conference Exhibition di Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Yunarto menyebutkan dua situasi politik yang berpengaruh pada kondisi perekonomian. Pertama, ketika ada konflik politik ekstrem yang bersifat konsisten, konstan dalam skala nasional.

"Misal konflik "berdarah" di Thailand ada kudeta militer. Demostrasi berlangsung panjang. Meski begitu, tetap saja sebenarnya market punya immune sendiri," jelasnya.

Kedua, ketika terpilih seorang pemimpin yang punya visi dan misi mengubah struktur dan sistem ekonomi. Dia mencontohkan, kondisi di Zimbabwe saat ada kebijakan land reform secara paksa, sehingga terjadi hiperinflasi.

Pria yang mengambil gelar master di Universitas Indonesia itu mengatakan, kontestasi politik di tanah air tidak mencapai titik tersebut.

"Kalau konflik berdarah saya bilang tidak. Pemilu kita panas tapi ujungnya damai tidak sampai level konflik," ucapnya.

"Prabowo sempat katakan tak akan ada impor tapi pernyataan itu direvisi. Berkaca (Pilpres) 2014, sulit membedakan garis ekonomi Prabowo dan Jokowi. Sama-sama saja kok mirip-mirip saja. Bahasa populis berbeda saya sepakat, tapi implementasinya saya kira tidak. Jadi enggak usah khawatir," pungkasnya.