TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pemerintah tengah menyusun regulasi guna mencegah pencemaran lingkungan di perairan Indonesia, terutama akibat tumpahan minyak dan bahan kimia berbahaya.

Hal tersebut ia sampaikan dalam simposium internasional 'Penanggulangan Tumpahan Minyak' di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

"Saat ini Kemenhub melalui Direktorat Perhubungan Laut dan Pusat Komando dan Pengendalian Nasional menyusun prosedur tetap penanggulangan pencegahan nasional yang mencakup tumpahan minyak dan bahan kimia berbahaya dan beracun di perairan dan pelabuhan," ujarnya.

Menhub Budi mengakui masalah tumpahan minyak marak terjadi di laut Indonesia, sehingga diperlukan kesiapan perangkat hukum dan sumber daya manusia (SDM) untuk menanganinya.

"Kita tahu problem pencemaran minyak ini banyak terjadi di negara kita. Oleh karenanya kita harus aware ini bisa terjadi lagi, ada kemungkinan terjeleknya, kita tidak mendoakan," ucapnya.

"Oleh karenanya kita harus menyediakan perangkat hukum, tim, satuan-satuan kerja yang menangani itu. Sehingga kejadian seperti di Balikpapan tidak terjadi. Karena kejadian itu pasti masif membuat daerah perairan itu tercemar menimbulkan kerusakan biota laut yang ada di sana," sambungnya.

Selain itu, Budi mengatakan pemerintah akan menggandeng komunitas-komunitas laut terkait sosialisasi serta penanganan terhadap pencemaran laut.

"Saya pikir selain membuat aturan, kita membuat komunitas-komunitas yang concern tentang lingkungan. Karena tanpa penguatan komunitas ini, concern terhadap hal-hal tersebut, akan tidak berdaya. Kegiatan kontret kita lakukan kegiatan langsung mengajak para komunitas," pungkasnya.