Riset Grant Thornton: Pelaku Bisnis Berharap Pembangunan Infrastruktur Tetap Prioritas Utama
Di laporan tersebut Grant Thornton menyelami faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong tingginya optimisme bisnis
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pelaku bisnis di Indonesia berharap pembangunan infrastruktur bisa tetap menjadi prioritas pembangunan yang dijalankan Pemerintah.
Hasil survei Grant Thornton International Business Report (IBR) di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang dirilis per kuartal menyebutkan, sebanyak 58 persen dari pelaku bisnis itu mengharapkan pembangunan infrastruktur lokal benar-benar direalisasikan.
Di laporan tersebut Grant Thornton menyelami faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong tingginya optimisme bisnis. Mereka mendapati data bahwa infrastruktur muncul sebagai peluang utama bagi kebanyakan pelaku bisnis di ASEAN.
Menurut IBR per kuartal IV 2018, sebanyak 42 persen dari pelaku bisnis di kawasan ASEAN meyakini infrastruktur mendorong prospek pertumbuhan bisnis di kawasan, serta mendukung terciptanya sarana untuk meningkatkan kesejahteraan.
Baca: Kupu-Kupu Malam Hantarkan Honda Genio Keren Ini Jadi Jawara BlackAuto Battle 2018
Keyakinan ini didorong pesatnya urbanisasi, terutama untuk mendukung kebutuhn transportasi dan pergerakan barang. Pertumbuhan populasi rata-rata di berbagai negara di ASEAN periode 20152020 tercatat lebih dari 1 persen. Namun, di perkotaan pertumbuhan tersebut diperkirakan lebih besar; lebih dari dua kali lipat.
Kurniawan Tjoetiar, Partner-Business Advisory/Legal Services Grant Thornton Indonesia, mengungkapkan 58 persen dari total responden (para pelaku bisnis di Indonesia) mengharapkan pembangunan infrastruktur lokal benar-benar direalisasikan.
Baca: Rovio Entertainment Akuisisi Perusahaan Pembuatan Game Online PlayRaven
Sedangkan di Filipina hasilnya hanya 48 persen dari responden. Di Indonesia lebih besar akibat kebijakan
pemerintah Presiden Joko Widodo yang pada 2016 menguraikan agenda pembangunan yang mana US$ 327 miliar akan dialokasikan untuk mengembangkan berbagai proyek prasarana atau infrastruktur termasuk jalan, bandar udara, dan jaringan kereta api.
"Keinginan tinggi untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia mencerminkan kebijakan pemerintah. Dana signifikan dialokasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, dan para pelaku bisnis sangat menantikan berbagai peluang dari infrastruktur yang bertambah baik, ujar Kurniawan dalam keterangan pers tertulisnya kepada Tribunnews, Senin (3/12/2018).
Secara umum, survei Grant Thornton ini menyatakan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik pesat, yang didorong kinerja berbagai negara di ASEAN. Yang mana negara-negara ini memiliki prospek pertumbuhan lebih dari 5 persen hingga 2022.
Optimisme di kalangan pelaku bisnis di ASEAN juga mencapai level baru, yakni 64 persen. Ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata optimisme diAsia Pasifik yang berada di level 55 persen dan Gglobal di 54 persen.
Meski optimisme bisnis terhitung tinggi, di saat sama ada kekhawatiran terhadap perubahan iklim, serta dampak bencana alam yang belakangan ini juga dianggap sebagai ancaman nyata, selain ancaman konflik antarwilayah.
Namun, para pelaku bisnis tetap meyakini kerja sama antarwilayah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mampu
mengatasi berbagai risiko yang disebabkan faktor lingkungan tersebut.
Kerja Sama Antar-Wilayah
Selain pentingnya infrastruktur, pelaku bisnis di ASEAN juga setuju bahwa peningkatan kerja sama ekonomi ASEAN adalah peluang terbesar berikutnya untuk kawasan Asia Pasifik. Ini disetujui oleh 36 persen dari total responden.
Kerja sama antarwilayah yang semakin gencar sejak MEA ditetapkan pada 2015 dipandang semakin penting, seperti ASEAN dengan China meski ada masalah perbatasan di Laut China Selatan.
Johanna Gani, Managing Partner Grant Thornton Indonesia mengatakan, peluang bisnis di ASEAN sangat signifikan, khususnya untuk bisnis yang terlibat dalam perbaikan infrastruktur digital dan fisik yang mendukung gelombang baru pembangunan.
Karena itu, hubungan ekonomi dan bisnis di seluruh ASEAN perlu dipastikan bebas konflik agar tercipta kerja sama antarwilayah yang positif.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.