Pemerintah Bakal Bangun 50 Proyek Hunian Nempel Stasiun di Jabodetabek
Budi Karya Sumadi mengatakan pengintegrasian stasiun dengan fasilitas publik seperti hunian dan transportasi umum musti mempertimbangkan sisi komersil
Penulis: Ria anatasia
Editor: Fajar Anjungroso
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah tengah menggencarkan pembangunan hunian dekat stasiun kereta api Transit Oriented Development (TOD) di sejumlah wilayah di Jabodetabek.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pengintegrasian stasiun dengan fasilitas publik seperti hunian dan transportasi umum musti mempertimbangkan sisi komersial.
"Direncakan daerah ini memang jadi TOD. Jadi kalau ada satu titik simpul LRT, MRT, atau kereta jarak jauh, pasti ada satu kumpulan massa yang banyak," kata Menhub Budi dalam kunjungannya ke Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat (21/12/2018).
"Oleh karenanya kita harus develop, koefisien dasar bangunan diperluas, jadi titik ini bisa punya peran komersial yang baik," sambungnya.
Sebanyak 50 proyek hunian nempel stasiun berkonsep TOD siap digarap pemerintah. Pengerjaan proyek-proyek tersebut merupakan sinergi pemerintah dengan sejumlah BUMN, seperti Perum Perumnas, Adhi Karya, Waskita Karya dan Hutama Karya.
Baca: Menteri Budi Karya Cek Kesiapan Angkutan Mudik Natal dan Tahun Baru
Budi mendorong peran komersial dalam proyek tersebut agar program subsidi pemerintah kepada pengguna jasa KRL Jabodetabek bisa terlaksana secara baik.
"Ini karena ratusan juta penumpang KRL disubsidi. Oleh karenanya kita harus cari penghasilan dari komersial," pungkasnya.
Untuk diketahui, pengerjaan sejumlah proyek pembangunan berkonsep TOD sudah diresmikan pemerintah. Di antaranya, di Stasiun Pasar Senen, Stasiun Juanda, Stasiun Tanah Abang, Stasiun Rawa Buntu, Stasiun Tanjung Barat, Stasiun Jurangmangu dan Stasiun Cisauk.
Namun beberapa proyek TOD itu masih mandek akibat terkendala perizinan dari pemerintah daerah.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.