TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Dradjad Wibowo menantang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan lonjakan dana hibah yang masuk ke kas negara pada 2018. Pasalnya lonjakan dana hibah tersebut terjadi di tahun politik.

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Keuangan (Kemkeu), penerimaan hibah 2018 mencapai Rp 13,9 triliun atau 1.161% dari target yang disepakati pemeirntah dan DPR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Demi good governance, sebaiknya sumber hibah tersebut dibuka ke publik, terinci per pemberi hibah," ujar Dradjad yang juga Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada Kompas.com, Rabu (2/1/2018).

Dradjad juga meminta agar pemerintah menjelaskan apa saja alasan pihak-pihak yang memberikan hibah memberikan hibah dalam jumlah yang besar tersebut.

Drajad menegaskan, seharusnya Kemkeu bisa menjelaskan dengan rinci dana hibah tersebut.

Ia yakin, Kemkeu dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempunyai rincian hibah tersebut mulai dari asal hibah itu hingga jumlah rincinya.

Baca: Eni Maulani Berharap Ignasius Jonan dan Marcus Mekeng Jadi Saksi Kasusnya di Persidangan

"Pos Hibah dalam Penerimaan Negara itu dulu biasanya berasal dari lembaga dunia seperti Bank Dunia, IMF dan ADB," kata dia.

Menurut Drajad, penerimaan hibah pada 2018 cukup tinggi. Sebab di APBN 2018, target penerimaan hibah hanya Rp 1,2 triliun. Drajad tak tahu persis penyebab dana hibah melonjak, termasuk soal kemungkian akibat pelemahan rupiah.

Karena itu ia meminta agar Sri Mulyani buka-bukaan soal penerimaan dan pengunaan dana hibah pada 2018. Berdasarkan data Kemkeu, belanja hibah pemerintah pusat hanya Rp 1,5 triliun pada 2018, Realisasi ini sama dengan target di APBN 2018. Belanja hibah 2018 lebih kecil dibandingkan 2017 yang mencapai Rp 5,4 triliun.

Laporan: Yoga Sukmana

Artikel ini tayang sebelumnya di Kompas.com dengan judul: Timses Prabowo-Sandi Tantang Sri Mulyani Transparan soal Melonjaknya Dana Hibah