Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kota Batam, Jadi Rajagukguk, menyambangi kantor Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2018).

Jadi Rajagukguk bertemu Fahri untuk membahas sejumlah permasalahan yang timbul terkait rencana pemeritah untuk melebur Badan Pengelola (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam, serta menjadikan walikota Batam sebagai ex officio BP Batam.

Menurutnya, polemik itu telah menjadi preseden buruk bagi dunia usaha di Kota Batam. Akibatnya sejumlah investor disebutnya langsung berpikir untuk memindahkan usahanya keluar dari Batam.

"Para pengusaha tidak tau apa yang harua dilakukan. Jangan sampai ditengah ketidakpastian ini investor langsung memindahkan investasinya keluar Batam. Yang rugi masyarakat Batam dan Indonesia," ujar Jadi Rajagukguk, di lokasi, Jumat (4/1/2019).

Ia juga meminta Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang merupakan petunjuk teknis implementasi dari UU.

"Kadin kan sebagai mitra pemerintah, sehingga kita mengingatkan pemeriintah untuk tidak melanggar hukum terkait keputusan yang terkesan dipaksakan ini. Tidak dibenarkan walikota menjabat sebagi ex officio. Jangan sampai Presiden melanggar 3 UU sekaligus," paparnya.

Selain itu, ia turut menyayangkan gonjang ganjing peleburan BP batam yang sudah terjadi sejak tahun 2016 ini.

Jadi Rajagukguk menilai angka pertumbuhan ekonomi Batam langsung menurun drastis, sejak Menko Darmin Nasution berencana merubah Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Saya sudah ingatkan pak Darmin soal ini. Saat KEK baru ada 4 kawasan dan sampai sekarang sudah ada 14 Kawasan Ekonomi Khusus yang dibentuk. Tapi hingga saat ini tidak ada satupun kisah sukses dari Kawasan Ekonomi Khusus ini," tandasnya.