TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selama empat tahun, Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah berhasil dicapai swasembada beras dan jagung.

Keberhasilan ini ditopang dengan kesuksesan produksi padi, jagung dan kedelai yang terus menunjukkan peningkatan melalui program Kementan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, mengatakan sesuai dengan konsensus negara yang tergabung di Food and Agriculture Organization (FAO), bahwa swasembada yang dimaksud memiliki defenisi jika suatu negara mampu memenuhi pangannya 90 persen dari kebutuhan.

"Nah kita sudah mampu mewujudkan definisi itu. Secara fakta empiris bahwa pangan kita aman. Untuk beras misalnya, selama 2016 tidak ada impor, yang ada hanya luncuran dari tahun 2015, dimana impor pada tahun itu lebih karena ada elnino terbesar sepajang sejarah," kata Amran, Sabtu (19/1/2019).

Lebih dari itu, lanjut Amran, selama tahun 2007 pemerintah Indonesia tidak pernah melakukan impor beras jenis medium.

Yang ada, saat itu pada tahun 2018 impor 1,7 juta ton, namun hanya sebagai stok beras untuk 1 Januari 2019 yang berjumlah 2,3 juta ton.

"Jadi ada beras impor 1,7 juta, tapi masih di dalam gudang. Dengan kata lain kita tidak komsumsi beras impor sejak tahun 2016 sampai dengan 17 Januari 2019. Jadi kalau ditanya apa sih tujuan impor? ya kami jawab itu untuk menambah stock & supply yang pada gilirannya akan menekan harga," katanya.

Amran mengatakan, bukti dari itu semua, saat ini pemerintah memiliki banyak stock dan supply beras di Pasar Induk Beras Cipinang yang melimpah ruah hingga 2 kali lipat dari standar.

Baca: Tak Ada Pengamanan Khusus di Hari Bebasnya Ahok: Nggak Usah Dijemput, Saya Mau Pulang Sendiri

"Artinya hukum ekonomi supply demand tidak berlaku untuk mafia," katanya.

Amran mencontohkan, tahun 1984 Indonesia pernah mendapat penghargaan swasembada pangan dari FAO.

Tapi saat itu jumlah penduduk hanya 100 juta lebih dengan kebutuhan impor 414.000 ton.

"Bisa dibandingkan dengan kondisi saat ini. Bahwa harus diakui penduduk Indonesia mencapai 260 juta lebih, tapi kita bisa memenuhi kebutuhan mereka, bahkan expor kita meningkat 29 persen. Kemudian PDB (Produk Domestik Bruto) dari tahun 2013 sampai 2018 mencapai 400 trilliun lebih," katanya.

Begitu juga dengan kebutuhan jagung. Kata Amran, impor jagung pada tahun 2014 mencapai 3,5 juta atau setara dengan 10 triliun.

Selanjutnya pemerintah menyetop akses impor secara mendadak. Tak lama kemudian, pemerintah berhasil membalikkan keadaan dengan mengekspor 380.000 ton pada tahun 2017 dan 2018.

"Disaat yang sama kita import 130.000 ton karena ulah beberapa perusahaan yang mengakibatkan peternak kecil berteriak. Disitulah kita putuskan impor untuk menyelamatkan peternak 2,5 juta," kata dia.