Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) mengklarifikasi terkait pernyataan perusahaan berpelat merah ini telah memfasilitasi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Garut, Jawa Barat, Jumat (10/1/2019) lalu.

Sekretaris Perusahaan BNI, Ryan Kiryanto menjelaskan, BNI bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (Kemendesa) untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes di seluruh Indonesia.

Bentuk-bentuk program yang dilakukan meliputi Pelatihan pengelola BUMDES dan menjadikan anggota BUMDes sebagai Agen46. Hal ini bertujuan untuk efisiensi agar perseroan tak perlu membuka cabang atau unit baru yang membutuhkan biaya tinggi.

Dengan begitu, pengeluaran yang tertera bukan untuk membiayai kunjungan kerja presiden, melainkan biaya untuk menghadirkan BUMDes yang juga merupakan mitra BNI.

"Kerjasama perseroan dengan Kemendesa sudah berlangsung sejak lama, yang bertujuan untuk mendorong pembentukan dan pengembangan BUMDes di seluruh Indonesia," jelas Ryan saat ditemui di kantornya, Senin (21/1/2019).

"Dukungan tersebut semata merupakan dukungan kepada mitra kerja BNI dalam konteks kerjasama yg bersifat bisnis antar lembaga, sebagaimana BNI melakukan dengan lembaga-lembaga lainnya," tambahnya.

Baca: Sempat Viral di Media Sosial, Kemendes Bantah Kabar Kunjungan Kerja Jokowi ke Garut Dibiayai BNI

Selain program tersebut, terdapat senjumlah program lain yang mendapat dukungan BNI untuk pemberdayaan masyarakat di Garut. Di antaranya program Kewirausahaan Petani, Program Mekaar Naik Kelas , Kegiatan Mengawal Musim Tanam Okmar 2018/2019 , serta Kegiatan Serap Gabah telah dilakukan di banyak titik di wilayah Indonesia, seperti Malang, Banyumas, dan Aceh yang telah dimulai sejak beberapa tahun lalu.

Sebelumnya, Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengklaim BNI ikut memfasilitasi acara sosialisasi dana desa yang dihadiri Presiden Jokowi di Garut.

Said Didu menilai, BNI sebagai BUMN harusnya tidak boleh menanggung biaya kunjungan Presiden pada acara yang bukan diselenggarakan oleh BNI sendiri.

Said Didu mengetahui langkah BNI yang ikut mensponsori kunjungan Presiden ini berdasarkan surat yang dikirim Kementerian Desa kepada Bupati Garut. Salinan surat itu diunggah Said Didu di akun Twitter miliknya.

Dalam poin keempat surat tersebut dijelaskan bahwa selain Kemendes, BNI 46 turut memfasilitasi acara itu.

"Lihat surat ini, Kementerian desa pun 'meminta' BUMN @BNI menanggung kunjungan Presiden yg sepertinya kegiatan tsb bukan acara @BNI. Dana BUMN tdk boleh digunakan utk hal2 seperti ini. Ayo mari kita awasi "sponsor" BUMN yg melanggar aturan," kicau Said lewat akun twitternya, @saididu.

Diketahui, pada Jumat dan Sabtu pekan lalu, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Garut, dimana terdapat dua acara yang melibatkan BNI yakni program Kewirausahaan Petani, Program Mekaar Naik Kelas, dan Kegiatan Mengawal Musim Tanam Okmar 2018/2019.