TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24,7 triliun untuk pesta demokrasi atau pemilu serentak 2019.

Dana tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan, serta peningkatan kualitas pertahanan dan pengamanan pada pilpres dan pileg pada 17 April 2019 mendatang.

"Tahun 2019, kita akan mengadakan pemilu serentak anggaran 24,7 triliun telah disediakan buat pesta demokrasi," ungkap Sri Mulyani dalam acara DBS Asian Insights di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Menurutnya, anggaran untuk pemilu dan pesta untuk masyarakat bukanlah hal baru. Dia mencontohkan pesta olahraga Asian Games yang juga menghabiskan triliunan untuk investasi pembangunan infrastruktur, transportasi, dan sarana pendukung lainnya.

"Waktu kita pesta Asian Games berapa anggarannya, setiap pesta pasti ada anggarannya. Ada yang cari uang, ada yang pesta, ada yang cuci piring," ucapnya.

Baca: 4 Cara Pesan Tiket KA Prameks Lewat Aplikasi KAI Access, Bisa Dilakukan Mulai 1 Februari 2019

Menurut Sri Mulyani, sistem demokrasi di Indonesia sudah cukup mature atau matang. Pemerintah sudah pernah menghadapi tiga kali pilpres dan dua kali pemilihan kepala daerah.

Pesta demokrasi kali ini diharapkan bisa mendorong konsumsi masyarakat, organisasi, dan partai politik, serta belanja pemerintah.

Sri Mulyani menambahkan, tahun ini investasi akan tumbuh seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan iklim investasi yang kondusif.

"Kalau ingin (ekonomi RI) tetap terjaga dengan environment global yang tidak kondusif, kita musti pastikan (investasi) domestik cukup kuat dan terjaga. Makanya instrumen APBN tidak sekadar untuk belanja, kita terus meningkatkan iklim investasi dan kualitas investasi," pungkasnya.

Sebagai informasi, alokasi anggaran untuk Pemilu serentak 2019 naik sekira Rp 600 miliar dibanding biaya Pemilu dan Pilpres 2014 lalu yang mencapai Rp 24,1 triliun.